REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen yang digenjot pemerintahan Jokowi dapat terealisasi. Hanya saja pemerintah perlu melakukan langkah-langkah terobosan yang konkret.
"Target pemerintah kan 7 persen pertumbuhan ekonominya tapi realisasinya masih diangka 5,17 persen. Nah artinya perlu ada langkah konkret agar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ekspektasi. Langkah konkret sebenarnya sudah dilakukan pak Jokowi dengan mengeluarkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang kemudahan investasi namun masih belum optimal pelaksanaannya. Saya kira pemerintah perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) terkait kemudahan investasi ini sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi," ujar Trubus berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (16/7).
Trubus lebih lanjut menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan yang dapat menstimulasi iklim investasi yang lebih baik lagi dalam menopang konsep poros maritimnya."Pertama, pemerintah mesti memberikan insentif lebih luas untuk mendorong iklim investasi yang kondusif jadi pemberian insentif tidak terpaku pada salah satu sektor saja semisal sektor manufaktur," kata dia.
Kedua, lanjut dia, pemerintah perlu memaksimalkan sistem layanan berbasis digital yang tidak berbelit-belit dalam kemudahan berinvestasi. Ia mengatakan sistem perizinan investasi satu pintu berbasis digital (OSS) perlu diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia.
"Jadi tidak hanya terfokus di pusat saja. Dan 34 Provinsi yang ada saat ini belum maksimal memanfaatkan sistem tersebut. Ini mesti jadi fokus perhatian pemerintah dalam lima tahun ke depan," tandas Trubus.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah pusat mesti menekankan agar pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) utamanya yang tidak masuk sebagai daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mempermudah investor masuk."Pemda mesti menstimulus agar para investor mau menanamkan investasi didaerahnya. Caranya, Pemda mesti menyediakan ketersediaan tanah yang dikhususkan untuk investasi misalnya. Banyak manfaat saya kira jika Pemda melakukan hal tersebut. Mulai dari mengurangi angka pengangguran, memutus mata rantai urbanisasi dan dapat mendatangkan keuntungan bagi pemasukan daerah," kata dia.
Kemudian, kata dia, agar tercipta iklim investasi yang baik sebagai penopang konsep poros maritim, pemerintah yang paling utama mesti membenahi internalnya secara maksimal."BUMN-BUMN yang terkait terutama yang konsen dibidang kepelabuhan dan lainnya mesti dibenahi secara serius. Sebab selama ini BUMN-BUMN itu terlihat berlawanan atau belum selaras dengan apa yang dicita-citakan pak Jokowi (Poros Maritim). Masih banyak penyimpangan, ketidaktransparanan, tata kelola yang masih belum baik dan lainnya," tegas Trubus.
Menurutnya, BUMN-BUMN terkait terutama yang konsen soal kepelabuhan mestinya mampu menterjemahkan apa yang menjadi keinginan pemerintah."Mempermudah izin investasi, tidak sembarang mencabut konsesi-konsesi misalnya, membuat iklim investasi yang adil dan memadai. Sebab jika itu tidak dibenahi maka para investor akan hengkang. pak Jokowi mesti membentuk lembaga pengawas internal dengan menempatkan orang dengan karakter eksekutor ini semata sebagai bagian dari pembenahan agar BUMN menjadi bagian penting yang membantu terciptanya iklim investasi yang kondusif sebagai salah satu penopang cita-cita poros maritim," tandasnya.
Terakhir, kata dia, Pemda maupun BUMN mesti sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi narasi besar pemerintahan Jokowi ini utamanya poros maritim. "Pemda mesti benahi misalnya mental birokrasinya. Ubah dengan paradigma birokrasi yang melayani bukan sebaliknya. BUMN-BUMN terutama kepelabuhan mesti serius mengimplementasikan narasi besar pemerintahan Jokowi ini,
Ikuti Whatsapp Channel Republika