REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan sistem paket membuka peluang bagi partainya untuk ikut masuk dalam formasi pimpinan MPR. Karena itu, kata Syarief, Demokrat berharap bisa mengamankan 'kesepakatan' dengan PDIP dalam musyawarah pimpinan MPR melalui sistem paket.
''Kalau saja terjadi ketua DPR-nya adalah PDIP, mungkin bagus juga kalau Ketua MPR-nya itu dijabat oleh partai Demokrat," kata Syarief di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (22/7).
Syarief mengatakan sistem tersebut pernah diterapkan pada 2009 semasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden RI. Sebagai partai pemenang Pemilu, Demokrat menduduki kursi pumpinan DPR. Namun, kata Syarief, ada kesepakatan dengan PDIP sehingga PDIP menjadi Ketua MPR.
Syarief mengharapkan sejarah tersebut kembali terulang dalam periode 2019-2024. ''Jadi kalau saja ya, dan bila teman-teman setuju dan PDIP juga setuju, mudah-mudahan,'' katanya.
Demokrat, lanjut Syarief, menyatakan siap bila PDIP mengajak untuk bergabung dapam paket pimpinan MPR. Syarief mengakui Demokrat memang mengharapkan posisi pimpinan MPR. Namun, Demokrat juga memantau dan menunggu perkembangan lobi politik dalam musyawarah pimpinan MPR.
Demokrat bahkan sudah menyiapkan kandidatnya bila mendapat kesempatan menduduki ketua MPR RI. "Saya pikir itu sudah dipikirkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat. Tinggal menunggu timingnya saja, waktunya, kapan untuk dimulai lobi-lobi fraksi dan lobi-lobi antar ketua umum," ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.
Demokrat menilai posisi Ketua MPR sebagai posisi yang strategis untuk menjadi penengah. Ketua MPR dinilai strategis untuk mengawal kebijakan yang dilakukan pemerintah. Syarief mengklaim, Partai Demokrat merupakan partai yang paling bisa diterima semua pihak.
''Saya pikir partai demokrat yang paling bisa diterima oleh semua pihak. Tidak ada resistensi dengan partai koalisi dan partai Demokrat sudah sangat terbiasa berkolaborasi dengan semua partai politik," ujar Syarief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika