REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengaku belum ada pembicaraan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkoordinasi tentang inisiatif pembuatan modul pendidikan reproduksi sebagai bahan belajar di sekolah. Kemendikbud minta BKKBN berkoordinasi terkait hal tersebut.
“Mungkin perlu juga dilakukan komunikasi dengan Kemendikbud untuk duduk bersama. Pasalnya, buku, bahan, materi pembelajaran yang digunakan di satuan pendidikan perlu dilakukan penilaian oleh Pusat Perbukuan, sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016,\" kata Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Awaluddin Tjalla kepada Republika, Selasa (23/7).
Awaluddin mempersilakan BKKBN untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana tersebut. Tapi, dia mengatakan, Kemendikbud juga telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk ikut dalam pengembangan modul kesehatan reproduksi untuk guru. Sejak 2014, modul tersebut sudah mulai dilatihkan sambil diperbaiki.
Pada 2016, lanjut Awaluddin, modul ini ditinjau lagi untuk melihat kesinambungan materi modul kesehatan reproduksi dengan eksisting kurikulum. Sehingga, guru dapat menggunakannya dengan mudah kalau melihat kesinambungan antara materi kesehatan reproduksi dengan mata pelajaran yang relevan.
Pada 2017 mulai dibuat pemetaan kompetensi dan materi kesehatan reproduksi secara vertikal, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan pemetaan tersebut, ditemukan beberapa hal, antara lain, materi modul beberapa belum lengkap, sehingga pada 2017 direvisi berdasarkan kelengkapan kebutuhan kompetensi dan materi.
Menurut Awaluddin, materi-materi kesehatan reproduksi juga sudah diterapkan di mata pelajaran yang relevan. Mata pelajaran tersebut adalah IPA untuk SD dan SMP, pendidikan jasmani olah raga dan kesehatan untuk SD, SMP, SMA, dan pelajaran biologi di SMA.
BKKBN berencana menyiapkan modul untuk pendidikan reproduksi. Modul tersebut nantinya diberikan ke sekolah-sekolah agar bisa dijadikan bahan pendidikan reproduksi kepada peserta didik. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, saat ini sedang disiapkan materinya.
“Tentu, saya harus menyusun materi yang baik dulu. Dalam waktu dekat, kami juga harus komunikasikan dengan Kementerian Pendidikan,” kata Hasto.
Menurut dia, pendidikan reproduksi ini bukan pendidikan seks. Hal yang diberikan rencananya adalah seputar pengetahuan tentang kesehatan alat reproduksi manusia. Isi dari modul tersebut akan lebih banyak memuat terkait soal risiko yang akan terjadi apabila melakukan perkawinan dini.
Dengan demikian, Hasto berharap, generasi muda bisa memahami alat reproduksi mereka sendiri dan memahami bahaya yang akan terjadi apabila melakukan seks bebas. Selain itu, akan dijelaskan juga soal hal-hal yang terjadi seputar masa pubertas, seperti perubahan hormon. Pada intinya semua hal yang berkaitan dengan kesehatan alat reproduksi serta dampak-dampaknya terhadap tubuh.
Hasto mengatakan, ia pernah membuat modul serupa saat menjabat sebagai bupati Kulon Progo. Oleh sebab itu, ia ingin menerapkan hal yang sama agar seluruh generasi muda di Indonesia bisa lebih memahami tentang kesehatan reproduksi. “Pendidikan kespro (kesehatan reproduksi) sebetulnya masing-masing jenjang ada materinya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri,” kata Hasto.
Pemerhati pendidikan Arief Rachman menyambut baik ide tersebut selama dilakukan untuk kepentingan pendidikan di Indonesia. Dia menilai, dalam memajukan pendidikan memang perlu partisipasi dari banyak pihak. “Semua bantuan untuk pembangunan pendidikan saya pikir harus dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi, saya mendukung untuk pendidikan agar anak bukan hanya pandai, tapi juga bertanggung jawab,” kata Arief.
Ia mengatakan, pendidikan kesehatan reproduksi memang penting diberikan. Namun, hal yang perlu lebih ditekankan, kata dia, adalah bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi bisa memberi rasa tanggung jawab peserta didik.
n Inas Widyanuratikah, ed: mas alamil huda
Ikuti Whatsapp Channel Republika