REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Mantan wali kota Teheran, Iran Mohammad Ali Najafi (67 tahun) dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah membunuh istrinya, Selasa (30/7). Kasus tersebut mendapat liputan luas dari media.
Juru bicara pengadilan Iran Gholamhossein Esmaili mengatakan seorang reformis terkemuka, Najafi, dinyatakan bersalah menembak mati istri keduanya, Mitra Ostad di rumah mereka di Teheran pada 28 Mei.
Menurut laporan media Iran, tubuhnya ditemukan di bak mandi setelah Najafi menyerahkan diri dan mengaku membunuhnya.
"Laporan tuduhan termasuk pembunuhan berencana, penyiksaan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Pengadilan telah menetapkan pembunuhan berencana dan memutuskan hukuman eksekusi," kata Esmaili, dikutip oleh kantor berita resmi peradilan Mizan Online, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (30/7).
Najafi dibebaskan dari tuduhan penyiksaan, tetapi menerima hukuman penjara dua tahun karena memiliki senjata api ilegal. "Hukumannya belum final dan dapat diajukan banding ke mahkamah agung," kata Esmaili.
Keluarga Ostad telah memohon agar hukum retribusi Islam diterapkan, yakni bentuk hukuman dimana 'nyawa dibayar nyawa' atau hukuman mati. Pengadilan Najafi menerima liputan terperinci di media pemerintah di mana skandal terkait politikus jarang muncul di televisi.
Najafi adalah seorang ahli matematika, profesor, dan politikus veteran. Sebelumnya, ia menjabat sebagai penasihat ekonomi dan menteri pendidikan Presiden Hassan Rouhani.
Dia terpilih sebagai wali kota Teheran pada Agustus 2017, tetapi mengundurkan diri pada April berikutnya setelah menghadapi kritik dari kaum konservatif karena menghadiri tarian yang dilakukan oleh anak-anak sekolah. Najafi menikahi Ostad tanpa menceraikan istri pertamanya.
Hal itu tidak biasa di Iran di mana poligami legal tetapi tdak disukai secara sosial. Beberapa kalangan ultra-konservatif Iran mengatakan kasus itu menunjukkan kebangkrutan moral para reformis. Sedangkan kalangan reformis menuduh televisi negara yang didominasi konservatif bias dalam liputannya dan menyoroti kasus itu untuk tujuan politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika