REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gestur Joko Widodo (Jokowi) pada Kongres PDIP hingga tanggapannya atas permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah menteri terbanyak dinilai sebagai sikap ingin otonom dari partai. Jokowi dinilai ingin bebas dari ikatan partai pengusungnya.
Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Ali Munhanif mengatakan, pernyataan Megawati layaknya sebuah 'penjara' bagi Jokowi. "Mengajukan sebuah penjara buat presiden terpilih," ujar Munhanif di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).
Munhanif mengatakan, respons Jokowi atas permintaan tersebut menunjukkan keinginan Jokowi untuk tak terlalu terikat. Jokowi memberikan garansi bagi PDIP untuk menduduki kursi terbanyak. Namun, Jokowi tetap tak mau menjanjikan angka. Padahal Megawati menginginkan kursi untuk kadernya lebih dari empat kursi.
"Bolehlah PDIP mendapatkan jatah terbanyak, tapi, belum tentu. Itu kan isyarat dia ingin otonom. Semata-mata dia menyadari punya hak prerogatif menyusun kabinet," kata Munhanif.
Jokowi dinilai tetap ingin menunjukkan prerogatifnya atas rongrongan para pimpinan partai. "Saya kira yg ditunjukan Jokowi adalah dia ingin berdiri di semua sandera kepentingan partai untuk mendorong anggota partainya (ke kabinet)," kata Munhanif.
Sikap Jokowi, lanjut Munhanif, juga dapat dilihat dari baju yang ia kenakan di kongres PDIP. Jokowi tak mengenakan seragam PDIP, melainkan memilih menggunakan pakaian adat Bali. Sikap itu, kata Munhanif, merupakan wujud Jokowi menjaga jarak dengan partai.
"Di situlah kalau dilihat dari langkah Jokowi sejak pidato kemenangan visi Indonesia, sampai sekarang, dia ingin menjaga jarak terus menerus," kata dia.
Munhanif pun menyarankan parpol koalisi untuk menyerahkan sepenuhnya susunan kabinet kepada Jokowi. Apalagi, Jokowi juga memilik hak prerogatif sebagai Kepala Negara. Munhanif berharap parpol koalisi pemerintah dapat menyusun paket pimpinan di Palemen dengan baik.
Pada pidato pembukaan Kongres V PDIP di Bali, Kamis (8/8), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkelakar meminta kepada presiden agar PDIP diberikan jatah menteri yang lebih banyak dibandingkan partai lain. Kelakar Megawati disambut positif Presiden Jokowi, yang menyatakan akan menjamin PDIP memperoleh pos menteri yang terbanyak dibandingkan partai lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika