Sabtu 10 Aug 2019 17:08 WIB

Jokowi Dinilai Ingin Bebas dari 'Penjara' Partai

Jokowi tidak menjanjikan jumlah kursi menteri untuk PDIP.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani
Presiden Joko Widodo berpidato pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).
Foto: Antara/Nyoman Budhiana
Presiden Joko Widodo berpidato pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gestur Joko Widodo (Jokowi) pada Kongres PDIP hingga tanggapannya atas permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah menteri terbanyak dinilai sebagai sikap ingin otonom dari partai. Jokowi dinilai ingin bebas dari ikatan partai pengusungnya.

Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Ali Munhanif mengatakan, pernyataan Megawati layaknya sebuah 'penjara' bagi Jokowi. "Mengajukan sebuah penjara buat presiden terpilih," ujar Munhanif di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).

Baca Juga

Munhanif mengatakan, respons Jokowi atas permintaan tersebut menunjukkan keinginan Jokowi untuk tak terlalu terikat. Jokowi memberikan garansi bagi PDIP untuk menduduki kursi terbanyak. Namun, Jokowi tetap tak mau menjanjikan angka. Padahal Megawati menginginkan kursi untuk kadernya lebih dari empat kursi.

"Bolehlah PDIP mendapatkan jatah terbanyak, tapi, belum tentu. Itu kan isyarat dia ingin otonom. Semata-mata dia menyadari punya hak prerogatif menyusun kabinet," kata Munhanif.