REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta partai berlambang pohon beringin ini memiliki calon presiden sendiri pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Ia menilai Golkar lebih baik menyiapkan capres sendiri dibanding ikut mendukung capres dari partai politik lain.
“Pilpres ke depan Golkar bisa mengusung calonnya sendiri,” kata Aburizal Barkie seusai shalat Idul Adha di DPP Partai Golkar, Slippi, Jakarta Barat, Ahad (11/8).
Sosok yang akrab disapa Ical tersebut menilai kepemimpinan Partai Golkar saat ini sudah dilakukan dengan baik. Meskipun, kata dia, Golkar dalam situasi agak sulit untuk mengembalikan ke posisi awal.
Karena itu, ia menyarankan Dewan Pengurus Pusat (DPP) menggelar evaluasi partai membahas pemilihan legislatif 2019 dan strategi untuk menghadapi pilkada 2020 yang akan dilaksanakan tahun depan. “Itu kita evaluasi dari tahun yang lalu baik juga,” kata ARB.
Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengatakan, evaluasi yang akan digelar DPP sebaiknya menyertakan pembahasan untuk memiliki capres sendiri. Ia berharap penyiapan capres dari Golkar harus dilakukan berdasarkan evaluasi kepengurusan saat ini dan kepengurusan baru pascamusyarawah nasional yang direncanakan dilaksanakan Desember mendatang.
Menurut Ical, sebelum musyawarah nasional untuk memilih ketua umum, akan ada evaluasi kinerja ketua umum sebelumnya yang akan menjadi mandat bagi ketua umum selanjutnya untuk dijalankan. Saat ditanya kapan Munas Golkar akan digelar, Ical mengatakan, semua ditentukan DPP Partai Golkar.
“Semua akan ada waktunya. Nanti ditentukan oleh DPP. DPP yang akan menentukan kapan waktu terbaik,” ujarnya.
Ia juga tidak ingin berkomentar siapa calon yang akan didukungnya saat munas nanti. Saat ini sudah muncul dua nama yang berpeluang untuk bertarung dalam pemilihan Golkar satu pada munas mendatang. Keduanya adalah ketua umum Golkar saat ini Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Bidang Koordinator Pratama Golkar Bambang Soesatyo. “Calonkan siapa yang terbaik,” katanya.
Saat ini Golkar tengah berjuang mendapatkan kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Golkar bakal berebut dengan partai koalisi sendiri yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai pendukung oposisi yakni Gerindra.
Perebutan kursi MPR ini sempat membuat Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menjadi sorotan karena sikap PDIP yang justru mengisyaratkan untuk mendukung Gerindra dapat mengisi kursi ketua MPR. Bahkan, empat partai KIK menggelar pertemuan di kantor DPP Partai Nasdem tanpa kehadiran PDIP.
Namun, hubungan renggang KIK dengan PDIP ini dibantah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia menegaskan, koalisi partai politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) masih solid. Terkait rencana ada poros koalisi lain, Airlangga menyebut hal itu sebagai dinamika politik yang berkembang karena komunikasi antarpimpinan partai juga cair.
"Jadi, dalam pembicaraan antarpimpinan partai, kita masih sangat solid dan koalisi-koalisi itu adalah mungkin dinamika yang berkembang. Tapi, biasa antarpimpinan partai dengan partai lain juga sangat cair," ujar dia di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Ahad (11/8).
Airlangga menganggap sambutan spesial dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri Kongres V PDIP di Bali merupakan hal wajar. Airlangga mengatakan, koalisi pemerintahan menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.
Namun, kata dia, Golkar terbuka terhadap pembahasan-pembahasan koalisi. Di sisi lain, menurut dia, koalisi partai saat mendukung Jokowi-Ma'ruf pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang telah bekerja bersama-sama seharusnya mendapatkan hal khusus dalam membangun perekonomian Indonesia.
"Tentu yang bekerja bersama-sama mendapatkan hal khusus dalam membangun perekonomian Indonesia ke depan," ujar Airlangga. N mimi kartika/antara ed: agus raharjo
Ikuti Whatsapp Channel Republika