REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyrahkan keputusan keinginan masuknya Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, presiden memahami kebutuhan agar pemerintahan bisa berjalan efektif.

"Tentu Presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pascakemenangan dan mengelola itu sehingga pemerintahan lima tahun ke depan," kata Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira di Jakarta, Rabu (14/8).

Meski demikian, dia menilai dukungan yang dilakukan Demokrat kepada Jokowi sebenarnya sudah terlambat. Dia mengatakan, dukungan itu seharusnya ini sudah dilakukan sebelum Pilpres 2019 lalu.

"Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," katanya.

Menurutnya, Demokrat memiliki niatan tertentu atas dukungan yang diberikan kepada koalisi pemerintahan Jokowi ini. Dia berpendapat jika dukungan yang diberikan partai berlogo Mercy itu diharapkan akan dibalas dengan power sharing dalam kabinet nanti.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengakui jika mayoritas kadernya ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kendati demikian, secara umum partai belum mengambil keputusan.

Demokrat baru bisa akan mengambil keputusan resmi melalui oleh rapat Majelis Tinggi. Disaat yang bersamaan, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga akan terus mengupayakan dengan Presiden Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika