Kamis 15 Aug 2019 14:11 WIB

BI: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Sehat dan Terkendali

Posisi utang luar negeri per akhir kuartal II 2019 sebesar 391,8 miliar dolar AS

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Nidia Zuraya
Peningkatan utang luar negeri
Foto: republika
Peningkatan utang luar negeri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal II 2019 terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia pada akhir kuartal II 2019 tercatat sebesar 391,8 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Onny Widjanarko menyampaikan ULN terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 195,5 miliar dolar AS, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar 196,3 miliar dolar AS. ULN Indonesia tersebut tumbuh 10,1 persen (yoy).

Baca Juga

"Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 8,1 persen (yoy)," katanya melalui siaran pers, Kamis (15/8).

Terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sehingga utang dalam Rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama didorong oleh ULN pemerintah, di tengah perlambatan ULN swasta. Pertumbuhan ULN pemerintah yang meningkat sejalan dengan persepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal II 2019 tercatat sebesar 192,5 miliar dolar AS atau tumbuh 9,1 persen (yoy). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 3,6 persen (yoy).

Kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang semakin meningkat, seiring dengan kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Standard & Poor’s pada akhir Mei 2019. Ini mendorong pembelian neto Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan global oleh nonresiden pada triwulan II 2019.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,9 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (15,9 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,0 persen).

ULN swasta tumbuh melambat. Posisi ULN swasta pada akhir kuartal II 2019 tumbuh 11,4 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 13,3 persen (yoy). Perlambatan ULN swasta terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pinjaman oleh korporasi.

Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen.

"Struktur ULN Indonesia tersebut tetap sehat," kata Onny.

Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal II 2019 sebesar 36,8 persen, membaik dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 87,0 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement