REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Aliansi oposisi utama Sudan akan mencalonkan Abdalla Hamdok menjadi perdana menteri dalam pemerintahan peralihan negara itu, Kamis (15/8). Hamdok adalah seorang ekonom yang telah bertugas di berbagai lembaga internasional.
Pencalonan itu merupakan langkah pertama menuju pembentukan sebuah pemerintahan transisi yang akan menyiapkan pemilihan-pemilihan bebas setelah penggulingan otokrat kawakan Presiden Omar al-Bashir pada April menyusul aksi-aksi protes yang berubah menjadi kekerasan selama beberapa bulan.
Perkembangan itu terjadi setelah perundingan-perundingan alot antara Dewan Militer Transisi (TMC), yang memerintah Sudan sejak April, dan aliansi oposisi bernama Kekuatan Kebebasan dan Perubahan (FFC). Dewan berdaulat yang baru, terdiri atas masing-masing lima anggota dari kedua pihak plus seorang sipil yang disepakati keduanya, akan menunjuk perdana menteri baru berdasarkan nominasi yang diajukan FCC, menurut deklarasi konstitusional yang disepakati awa bulan ini.
Dewan berdaulat itu akan dibentuk pada Ahad, sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui. Dewan Militer Transisi akan dibubarkan, dengan perdana menteri dipilih pada Selasa pekan depan.
Hamdok, yang sudah lama disebut-sebut sebagai calon FCC, terakhir bertugas sebagai Wakil Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, dan telah memegang jabatan-jabatan di Organisasi Buruh Internasional Bank Pembangunan Afrika. Ia menjadi seorang pejabat di Kementerian Keuangan pada 1980-an sebelum militer melancarkan kudeta yang membawa Bashir ke tampuk kekuasaan.
Ekonom Sudan Amin Hassan Sayed Ahmed mengatakan Hamdok memiliki koneksi bagus di Uni Afrika dan PBB dan dapat membantu Sudan keluar dari daftar yang dibuat AS mengenai negara yang mensponsori terorisme. Daftar tersebut merintangi akses Khartoum ke pendanaan IMF dan Bank Dunia.
"Kami mendoakan Abdalla Hamdok berhasil dalam periode-periode paling sulit dalam sejarah negara dan rakyat kami, sebuah periode yang rakyat Sudan ingin capai dan harapkan," ujar Asosiasi Profesi, kelompok yang mempelopori gerakan protes dan bagian dari FCC dalam sebuah pernyataannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika