REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap data sekitar sembilan juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masih bermasalah. Mayoritas data peserta yang bermasalah adalah penerima bantuan iuran (PBI).

Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda mengatakan, dari sebanyak 27,4 juta data peserta JKN-KIS yang ada di master file BPJS Kesehatan ternyata masih ada masalah.

"Misalnya mengenai data peserta JKN-KIS yang bermasalah, digit nomor induk kependudukan (NIK) yang kurang, kartu tanda penduduk (KTP) ganda, hingga peserta yang ternyata sudah meninggal dunia. Karena itu kami tengah merapikan datanya dan saat ini sekitar 9 juta data peserta JKN-KIS yang masih bermasalah," katanya saat ditemui usai penyerahan hadiah untuk pemenang Lomba Hackathon 2019, di Pusdiklat BPJS Kesehatan, di Cisarua Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/8).

Wahyuddin mengatakan, timnya terus berupaya merapikan data bermasalah yang tersisa tersebut dan selesai di akhir tahun ini. Ia menyebut penyelesaian persoalan ini termasuk menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) untuk merapikan data PBI,  Tak hanya itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk bersama selesaikan masalah ini.

BPJS Kesehatan berupaya merealisasikan target Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang meminta data ini selesai dirapikan dan diverifikasi di akhir Agustus 2019.

"Kami hanya mengikuti yang diminta BPKP," ujarnya.

Terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menambahkan, pihaknya tidak bisa menyelesaikan permasalahan data sendiri. "Karena data bermasalah itu mayoritas data PBI. Jadi penyelesaian masalah ini tergantung pihak lain juga," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika