REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memperketat importasi sampah dan limbah ke dalam negeri. Jokowi mengacu pada data yang menunjukkan kenaikan tren impor sampah plastik ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan mengancam kelestarian lingkungan.
"Saya mendapatkan laporan mengenai tren impor sampah dan limbah di Indonesia semakin meningkat. Dalam beberapa kali Summit juga disampaikan mengenai banyaknya sampah dan limbah yang diekspor dari negara maju ke negara berkembang," kata dia menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai impor sampah dan limbah plastik ke Indonesia di Istana Bogor, Selasa (27/8) sore.
Presiden menyadari impor sampah memang dibutuhkan industri untuk memperoleh bahan baku industri, terutama dari serat kertas dan plastik. Namun di sisi lain, ujar Jokowi, impor sampah plastik yang tak terkendali cenderung merusak lingkungan, khususnya untuk limbah yang tak dapat didaur ulang.
Karena itu, ia menilai perlu ada langkah pengendalian terkait impor sampah ini. Jokowi meminta industri pengolahan dalam negeri lebih mengutamakan bahan baku industri, seperti sampah plastik dari dalam negeri.
"Kita harus maksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri. Terlebih dahulu. Untuk kebutuhan bahan baku industri kita," kata Jokowi.
Ia juga meminta menteri terkait untuk menggodok regulasi turunan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah plastik dan limbah. Ia mengatakan kedua langkah tersebut harus dibarengi dengan penegakan aturan dan pengawasan yang ketat terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia.
Sampah plastik kemasan makanan kucing di antara tumpukan sampah impor yang diolah warga Desa Bangun, Mojokerto, Jawa Timur. (REUTERS)
Untuk itu, Jokowi juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di lapangan, terutama dalam importasi sampah dan limbah ke Indonesia. Presiden juga meminta seluruh menterinya menyamakan persepsi dalam memandang isu impor sampah dan limbah ini. Ia tak ingin pemerintah berbeda-beda sikap dalam menangani permasalahan sampah dan limbah yang masuk ke dalam negeri.
Pemerintah saat ini memang mendorong industri daur ulang di Indonesia. Catatan pemerintah, ada 50 industri daur ulang di Indonesia yang telah berinvestasi sebesar Rp 2,63 triliun.
Industri ini menyerap tenaga kerja lebih dari 20 ribu orang. Sementara itu, potensi ekspor dari produk hasil daur ulang akan menembus 441,3 juta dolar AS di tahun 2019.
Secara kebutuhan nasional, Indonesia memerlukan bahan baku plastik untuk produksi sebanyak 7,2 juta ton per tahun. Sebanyak 2,3 juta ton bahan baku berupa virgin plasticlokal disuplai oleh industri petrokimia di dalam negeri seperti PT Lotte Chemical dan PT Chandra Asri Petrochemical.
Industri plastik di Indonesia berperan penting karena menjadi rantai pasok produksi bagi sektor strategis lainnya. Contohnya bagi industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, serta elektronika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika