REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan Polri akan mengamankan daerah Kalimantan Timur yang nantinya akan menjadi ibu kota RI yang baru. Pengamanan dilakukan agar tidak terjadi resistensi dari penduduk setempat terkait wacana pemindahan Ibu Kota ini.
Pengamanan terutama di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sehingga masyarakat setempat merasa aman dan bisa menerima wilayahnya menjadi Ibu Kota RI yang baru. "Kami jaga situasi masyarakat di sana agar mereka welcome dan tidak menimbulkan konflik atau resistensi," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, sebagian dari satuan kerja Polri juga akan dipindahkan ke Kaltim. Untuk itu, Polri akan membangun gedung perkantoran Polri dan asrama di Kaltim, yang desainnya disesuaikan dengan desain tata lahan pemerintah.
"Grand desain sudah dibuat. Kami akan sesuaikan dengan pemerintah. Nanti bangunan itu untuk satuan-satuan (kerja) mana saja, akan kami konsultasikan," katanya.
Presiden RI Joko Widodo secara resmi mengumumkan pemindahan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Presiden memutuskan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan alasan mengurangi beban Kota Jakarta yang sudah terlampau berat.