REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet berpendapat agar penyaluran dana bansos untuk masyarakat miskin dibuat berbeda sesuai daerah. Hal itu karena mempertimbangkan inflasi dan kondisi harga riil kebutuhan bahan pangan pokok yang berbeda-beda di setiap daerahnya.
Ia mengatakan, besaran bansos yang selama ini dipukul rata sebesar Rp 110 ribu per keluarga per bulan menjadi titik kelemahan bansos untuk menahan tingkat kemiskinan. Hal itu membuat bansos masih kurang optimal.
"Karakteristik kemiskinan berbeda-beda antara Jawa, Maluku Papua, misalnya. Tapi anggaran yang disalurkan relatif sama," kata Yusuf kepada Republika.co.id, Ahad (1/9).
Yusuf memaparkan, pemerintah semestinya melihat lebih jeli kondisi kemiskinan di tiap-tiap daerah sehingga masalah riil benar-benar teratasi. Meski Bansos bukan merupakan instrumen utama memberantas kemiskinan, setidaknya menjadi pemantik agar masyarakat kemiskinan tidak makin parah.
Di satu sisi, ketepatan data penerima harus benar-benar dipastikan. Dinaikkannya Bansos tahun depan menjadi Rp 150 ribu per bulan dengan 15,6 juta penerima menjadi tantangan pemerintah untuk memiliki validitas data.
Sebab, kata dia, berdasarkan laporan studi Badan Kebijakan Fiskal, salah sasaran penerima masih terjadi. "Selama lima tahun terakhir ada masyarakat yang harusnya terima tapi dia tidak terima. Artinya, kalau anggaran bansos dinaikkan, perhatikan database penerima," ujar dia.
Ia berujar, adanya program bansos pada dasarnya sangat baik dan membantu masyarakat miskin. Hanya saja bukan tanpa evaluasi. Keberlanjutan dana bansos juga mesti mendapatkan kepastian kebijakan dan dukungan politik secara jangka panjang. Sebab, kata Yusuf, jangan sampai setelah dana bansos ditambah, lalu dikurangi ketika anggaran sedang tidak baik.
"Inilah yang menjadikan masyarakat rentan bertambah miskin ketika bansos dikurangi. Harus ada strategi jangka panjang karena bansos hanya penyangga," katanya menambahkan
Ikuti Whatsapp Channel Republika