REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR menyetujui anggaran tambahan belanja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2020. Hal tersebut diputuskan dalam rapat membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran (RKA) Kemenhub 2020, Senin (16/9).

"Kami sampaikan ada tambahan Rp 441,5 miliar. Kami laporkan pertambahannya (anggaran Kemenhub untuk 2020) menjadi Rp 43,1 triliun dari sebelumnya Rp 42,6 triliun," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung DPR, Senin (16/9).

Budi menegaskan penambahan anggaran nantinya akan lebih banyak digunakan untuk mengembangkan fasilitas transportasi di destinasi wisata prioritas. Beberapa di antaranya di Labuan Bajo, Manado, Wakatobi, Borobudur, dan Danau Toba.

"Salah satunya misalnya terkait kebutuhan lahan untuk perpanjangan landasan pacu Bandara Komodo.Juga banyak berkaitan dengan pengembangan pelabuhan," ujar Budi.

Dia memastikan hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widoso yang memberikan prioritas tujuan wisata agar lebih produktif. Bahkan, lanjut Budi, dia mengharapkan semua pengembangan proyek pariwisata pada 2020 sudah bisa selesai pada 2020 sehingga bisa mempermudah turis mancanegara ke Indonesia.

Untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba sebanyak Rp 109,2 miliar, KSPN Wakatobi Rp 19,7 miliar, KSPN Likupang Rp 40 miliar, KSPN Bromo-tengger-Semeru Rp 5,5 miliar, dan KSPN Borobudur Rp 4,05 miliar. Sementara itu untuk KSPN Tanjung Kelayang mencapai Rp 5 miliar, KSPN Tanjung Lesung Rp 5,4 miliar, KSPN Mandalika Rp 26,5 miliar, KSPN Labuan Bajo Rp 207,6 miliar, dan KSPN Morotai Rp 18,5 miliar.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy menyimpulkan DPR memahami penjelasan yang sudah diberikan Kemenhub terkait penambahan anggaran terhadap pagu alokasi anggaran belanja 2020. Hal tersebut berupa penambahan anggaran belanja Kemenhub sebesar Rp 441,5 miliar.

"Komisi V DPR akan mendalami lebih lanjut dengan masing-masing unit eselon I Kemenhub yang mendapat tambahan anggran tersebut," tutur Fary.

Ikuti Whatsapp Channel Republika