REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan situasi dan stabilitas politik Indonesia segera pulih. Pernyataan Sri Mulyani disampaikan menyusul aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta.
"Saya berharap hal yang menjadi pemicu bisa dibahas melalui proses-proses politik yang ada sehingga tidak menimbulkan dampak atau sentimen yang lebih luas," katanya usai memaparkan APBN 2020 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Selasa (24/9).
Menurut dia, saat ini sebenarnya Indonesia memiliki momentum baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi meski ada ancaman resesi yang dihadapi sejumlah negara termasuk perang dagang.
Momentum tersebut, lanjut dia, di antaranya penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), yang turut memberikan ruang bagi sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia untuk menggeliatkan ekonomi.
Bank Indonesia juga kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-DayReverse RepoRate menjadi 5,25 persen karena perkembangan ekonomi dalam negeri membaik dan inflasi yang rendah.
"Selama ini sejak April-Agustus, kita banyak mendapatkan cukup banyak positif capital inflow ke Indonesia. Situasi itu perlu untuk kita jaga," katanya.
Mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR mulai memasuki jalan Tol S Parman sekitar pukul 14.45 WIB. Kemacetan panjang pun terjadi.
Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk bisa mengembalikan momentum yang baik tersebut dan agar pemerintah dan pihak terkait bisa lebih fokus menangani tantangan ekonomi global yang berasal dari luar Indonesia.
Pemerintah, kata dia, berupaya ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga momentum walau sejumlah negara mengalami resesi ekonomi.
Dalam APBN 2020, pemerintah menggunakan asumsi dasar ekonomi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan tingkat inflasi 3,1 persen.
Selain itu, nilai tukar rupiah sebesar Rp14.400 per dolar AS, tingkat bunga SPN 3 bulan 5,4 persen dan harga minyak mentah 63 dolar AS per barel.
Asumsi ekonomi makro lainnya yang juga menjadi hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR dengan pemerintah dan Bank Indonesia antara lain lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 755 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1,19 juta barel setara minyak per hari.
Melalui asumsi ekonomi makro ini, maka pendapatan dalam negeri ditetapkan sebesar Rp2.233,2 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.865,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 366,9 triliun dan hibah Rp0,5 triliun.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara dalam APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp 2.540,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.683,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 856,9 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika