REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyeru masyarakat internasional mengambil langkah darurat untuk segera menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar. Hal tersebut disampaikannya saat hadir pada pertemuan membahas situasi terkini di Rakhine State di sela-sela Sidang ke-74 Majelis Umum PBB di New York, Selasa (24/9).
Situasi kemanusiaan semakin memprihatinkan di Rakhine State khususnya setelah gagalnya upaya repatriasi para pengungsi dari perbatasan Agustus lalu, dan semakin besarnya rasa ketidakpercayaan semua elemen dalam penyelesaian krisis ini.
"Kompleksitas isu di Rakhine State tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menemukan solusi penyelesaian krisis kemanusiaan ini," kata Retno dalam keterangan tertulis Kemlu RI, Rabu.
Menurut menteri yang sejak krisis ini berlangsung sudah dua kali mengunjungi para pengungsi Rohingya di Cox's Bazar itu, isu utama yang paling mengganjal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State adalah adanya ketidakpercayaan (distrust) di semua tingkatan hingga ke lapisan masyarakat di pengungsian dan masyarakat internasional.
Hal penting yang harus segera diciptakan adalah situasi yang kondusif agar terbangun kembali rasa saling percaya antara semua elemen yang terlibat. “Ini yang sejak awal Indonesia dan ASEAN lakukan untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan di Rakhine State," ujar Retno.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan dua usulan konkret yang dapat mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan yaitu, pertama, mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat.
Bagi Indonesia, bantuan kemanusiaan harus terus diberikan kepada pengungsi. Rasa aman harus segera dijamin sehingga proses repatriasi pengungsi yang aman, sukarela, dan bermartabat segera dapat dilakukan.
Kedua, membantu menciptakan perdamaian yang berkesinambungan melalui pembangunan ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat Rakhine State.
Fasilitas pendidikan dan kesehatan harus diberikan. Roda perekonomian harus segera dapat digerakkan. Hal lain yang juga penting adalah masyarakat yang toleran dan majemuk harus terus ditumbuhkembangkan.
“Indonesia telah membangun sekolah dan rumah sakit serta pasar rakyat untuk menggerakkan sektor ekonomi dan mencukupi kebutuhan kesehatan dan pendidikan masyarakat di Rakhine State,” kata Retno.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa baru-baru ini, Indonesia menginisiasi penyelenggaraan dialog antarkeyakinan (interfaith dialogue) bagi masyarakat di Rakhine State yang terdiri dari beragam etnis, agama, dan latar belakang, agar tercipta masyarakat yang toleran dan majemuk.
Menlu Retno juga menyampaikan bahwa selama ini ASEAN terus berkolaborasi untuk mendorong proses repatriasi para pengungsi melalui peningkatan kapasitas pusat transit dan penerimaan pengungsi, penyebaran informasi bagi pengungsi, dan dukungan kebutuhan dasar pengungsi.
Ketiga hal ini harus dilakukan secara komprehensif agar proses repatriasi dapat segera dilakukan. “Masyarakat internasional harus segera dapat mengakhiri krisis kemanusiaan ini dan Indonesia siap berkontribusi,” ujar Retno sebelum mengakhiri pidatonya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika