REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan memastikan cagar alam sekaligus kawasan wisata Pulau Komodo tidak akan ditutup. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan pembatasan jumlah wisatawan untuk mendukung penataan ulang Pulau Komodo.

"Jadi, Pulau Komodo ini tidak ditutup, kita lakukan penataan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak terkait. Dibuat aturan pembatasan jumlah wisatawan ke Pulau Komodo dengan diadakanannya tiket kapasitas kunjungan wisatawan," kata Luhut melalui keterangan pers, Selasa (1/10) pagi.

Soal pengaturan tiket, Luhut menyampaikan akan dilakukan dengan sistem kartu membership tahunan yang bersifat premium. Untuk membership premium akan diarahkan ke Pulau Komodo langsung, di mana satwa komodo besar ada di sana.

Sementara, yang tidak memiliki kartu premium akan diarahkan ke lokasi lain yang juga menjadi habitat hewan komodo. "Nanti mereka (non-premium) akan diarahkan ke komodo yang kecil seperti di Pulau Rinca. Jadi mereka hanya bisa di sana, tidak bisa ke mana-mana lagi," katanya.

Menambahkan Luhut, Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin mengatakan, dalam penataan Pulau Komodo, akan dibangun Pusat Riset Komodo. Selain itu, pemerintah akan melakukan penataan kapal pesiar yang masuk ke wilayah ke Pulau Komodo dan Labuan Bajo. Penataan itu menyangkut rute, logistik, dan penanganan sampah.

"Kita juga harus membangun sarana dan prasarana wisata alam berstandar Internasional dan membangun sarana prasarana pendukung yang memadai di luar kawasan Pulau Komodo ini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika