REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lampung Utara, Senin (7/10). Ketujuh orang ini sudah diamankan di Jakarta.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan ada tambahan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara. "Sampai pagi ini, total yg diamankan tim KPK berjumlah tujuh orang. Ada tambahan pejabat Pemkab setingkat kepala seksi dan swasta. Tujuh orang tersebut langsung dibawa ke Jakarta melalui jalur darat. Tadi telah sampai di pelabuhan, " ujar Febri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin.
Berikutnya, lanjut Febri, dilakukan perjalanan menyeberangi Selat Sunda dan dibawa ke Kantor KPK di Jakarta untuk proses lebih lanjut. Menurut Febri, total uang yang diamankan saat OTT sekitar Rp 600 juta.
"(OTT) ini diduga terkait dengan proyek di Pemkab Lampung Utara. Info lebih lanjut akan kami sampaikan melalui konferensi pers malam ini," tambah Febri.
Sebelumnya, Tim KPK melakukan penyegelan rumah dinas, ruang kerja Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Ahad (6/10) malam. Selain itu, KPK juga menyegel ruangan kerja kepala Dinas Perdagangan dan Dinas Pekerjaan Umum.
Kedatangan tim KPK terkait OTT terhadap empat orang yang berada di Kabupaten Lampung Utara. Selain Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, KPK juga mengamankan dua kepala dinas (Dinas Perdagangan dan Dinas PU), serta seorang perantara. "Rumah dinas, mobil, ruang kerja bupati dan juga ruang kerja kepala dinas sudah dipasang garis segel KPK malam itu,” kata Irwan, salah seorang warga di Kotabumi, Lampung Utara, Senin.
Belum diketahui keberadaan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegera bersama dua kepala dinas, dan seorang lagi perantara. Wartawan yang menunggu di Mapolda Lampung hingga Ahad dini hari belum ada tanda-tanda keempat orang tersebut dibawa ke Mapolda Lampung.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad belum mendapat informasi dan konfirmasi terkait kedatangan keempat orang yang dibawa KPK tersebut. “Masih belum diketahui, masih dicari informasinya,” kata Pandra saat dikonfirmasi.
Keterangan yang diperoleh, tim KPK telah melakukan penggeledahan dan membawa sejumlah dokumen dari rumah dinas, dan ruangan kerja bupati dan kepala dinas. Tim KPK juga sedang menghitung jumlah uang yang diamankan saat OTT yang diduga saat itu untuk diserahkan kepada kepala daerah
Ikuti Whatsapp Channel Republika