REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan ada investor asal Amerika Serikat yang ingin bekerja sama untuk mengelola Pulau Komodo. Menurut Luhut Pandjaitan, ada sejumlah pihak yang juga tertarik untuk ikut berinvestasi dalam pengelolaan kawasan yang menjadi salah satu situs warisan dunia itu.
"Ada beberapa (investor yang mau), Amerika yang jelas. Tapi dia harus kongsian dengan dalam negeri," kata Luhut Pandjaitan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (7/10).
Luhut menyebut kerja sama dengan perusahaan dalam negeri diperlukan agar pengelolaan kawasan tersebut tetap berada di tangan anak bangsa. "Perusahaan dalam negeri kan ada yang bagus-bagus juga," kata Menko Kemaritiman itu.
Dalam kesempatan terpisah, Luhut menekankan pentingnya pengelolaan yang baik agar kawasan itu tetap terjaga kelestariannya. Ia menambahkan kerja sama dengan pengelola taman wisata internasional juga diperlukan untuk mengangkat nama Pulau Komodo.
Ide tersebut, menurut dia, menyontek dengan konservasi di Kenya, di mana ada perusahaan asing yang ikut mengelola kawasan konservasi di sana. "Nah itu nanti bisa joint dengan Indonesia juga untuk mengawasi. Idenya adalah sama seperti di sana (Kenya) juga," ujar Luhut Pandjaitan.
Mantan Menko Polhukam itu juga menjelaskan terkait wacana soal biaya keanggotaan masuk ke Pulau Komodo yang masih dibahas pemerintah. Menurut dia, biaya keanggotaan tersebut akan menyasar para filantropis (dermawan) yang biasanya memiliki kepedulian tinggi terhadap alam dan lingkungan.
Pulau Komodo sendiri merupakan salah satu pulau dengan populasi komodo berukuran besar sehingga memiliki keistimewaan. "Jadi nanti filantropis yang kaya itu mungkin dia punya satu tiket seharga misalnya 1.000 dolar AS per tahun. Mereka yang punya tiket ini yang bisa masuk (bebas)," kata Luhut Pandjaitan.
Meski usulan soal keanggotaan masih wacana, Pulau Komodo sendiri masih akan tetap terbuka bagi wisatawan. Begitu pula dengan pulau-pulau lainnya di kawasan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika