Senin 07 Oct 2019 17:26 WIB

BNPB: Riau dan Kalteng Masih Tanggap Darurat Karhutla

Kondisi karhutla di Riau dan Kalteng belum begitu aman dan kondusif

Helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan 'water bombing' di atas lahan gambut yang terbakar di Pekanbaru, Riau, Senin (7/10/2019).
Foto: Antara/Rony Muharrman
Helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan 'water bombing' di atas lahan gambut yang terbakar di Pekanbaru, Riau, Senin (7/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan dua provinsi alami kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Riau masih dalam status tanggap darurat.

"Sedangkan Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat itu berstatus siaga darurat hingga 31 Oktober kecuali Kalimantan Barat hingga Desember 2019," kata Kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat (Kapusdatin) BNPB Agus Wibowo di Jakarta, Senin (7/10).

Ia mengatakan dua provinsi yang hingga kini masih dalam status tanggap darurat dikarenakan kondisi karhutla belum begitu aman dan kondusif seperti empat provinsi lainnya. Apabila suatu daerah telah menetapkan status siaga darurat akibat karhutla, maka BNPB akan segera turun tangan untuk membantu penanganannya. Bantuan tersebut dapat berupa uang, personel hingga alat.

"Jadi, jika status tanggap darurat itu maka BNPB akan membantu kegiatan yang membutuhkan biaya besar, contohnya penyewaan helikopter," ujar dia.

Selain itu, BNPB juga menerjunkan 1.500 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI/Polri serta kelompok masyarakat di setiap provinsi terdampak karhutla 2019.

Terkait operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan bom air (water bombing), Agus mengatakan pemerintah akan tetap melaksanakan metode tersebut hingga 31 Oktober untuk mengatasi karhutla terutama di daerah tanggap darurat.

Bahkan, jika kondisinya kebakaran lahan masih parah, maka operasi TMC dan bom air akan diperpanjang demi mencegah perluasan daerah terdampak karhutla.

"Jadi kita harus memastikan musim hujan datang secara permanen sebelum operasi TMC dan bom air berakhir, agar daerah terdampak karhutla segera pulih," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI memaparkan sejumlah upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk penanganan karhutla di Tanah Air selama 2019.

"Setidaknya terdapat 12 upaya yang telah dan sedang dikerjakan baik melalui darat maupun udara," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles Brotestes Panjaitan.

Beberapa upaya itu di antaranya sosialisasi dan kampanye penyadartahuan pencegahan karhutla, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan penguatan keteknikan pencegahan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement