REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI menyatakan siap untuk dialihkan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad menilai rencana tersebut akan berdampak positif untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perseroan.
"Dari kesiapan, kami siap. Tapi kalau ada UU khusus (LPPI), cara pandang investor akan lebih yakin lagi (kepada kami). Terlebih karena ada Kementerian Keuangan di belakang kami yang memberi dukungan," katanya dalam Media Meet Up di Pulau Bidadari Jakarta, Jumat (11/10).
Edwin mengklaim saat ini perseroan di bawah Kementerian Keuangan itu telah memiliki kredibilitas tinggi dengan Peringkat AAA. Meski saat ini berstatus Perseroan Terbatas (PT), dengan dukungan Kementerian Keuangan dan kinerja perusahaan yang baik, BUMN itu disebutnya memiliki fleksibilitas tinggi untuk memobilisasi dana masyarakat.
Namun demikian, dengan dialihkan menjadi LPPI, maka SMI akan memiliki payung hukum yang lebih kuat sebagai lembaga khusus yang mewakili pemerintah. Kementerian Keuangan berencana menjadikan PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia.
Meski fungsinya sama dengan SMI saat ini, namun cakupan sektor yang digarap LPPI nantinya tidak hanya meliputi pembiayaan pembangunan infrastruktur tapi juga sektor lain seperti industri, pertanian, dan maritim.
Pada Juli lalu, rancangan Undang-Undang (RUU) peralihan PT SMI sedang dalam tahap harmonisasi dan sudah masuk ke dalam Kerangka Regulasi Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak diusulkan 2016 silam. Pembentukan LPPI dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan akan biaya pembangunan Indonesia.