REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan santer disebut akan kembali menduduki jabatan sebagai Menko Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam). Menanggapi hal tersebut ia enggan menanggapinya lebih lanjut.

"Kalau itu, tanya saja sama rumput yang bergoyang," ujar Luhut di Kantornya, Jumat (11/10).

Luhut memastikan saat ini perumusan siapa siapa saja yang akan menduduki kursi menteri hanyalah Presiden yang tau. Soal bongkar posisi Kabinet ini, kata Luhut merupakan hak prerogatif Presiden.

Tak hanya soal siapa saja yang masuk kabinet, isu terkait efisiensi nomenklatur kementerian juga santer dibahas jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Disebut, Kemenko maritim akan dilebur menjadi Kemenko Kesra.

Menanggapi hal tersebut, Luhut memastikan bahwa hingga saat ini eksistensi Kemenko Maritim masih ada. Namun, jika memang ada perubahan yang mengacu pada keputusan Presiden, ia menilai hal tersebut sudah melalui pertimbangan.

"Saya pastikan sampai tadi malam saya dengar (Kemenko) Maritim masih tetap ada, tetap ada. Kecuali memang besok berubah," ujar Luhut.

Namun ditengah hiruk pikuk pergantian kabinet, Luhut berpesan kedepan mestinya kritik terhadap pemerintah haruslah kritik yang membangun. Ia juga kerap berujar bahwa kritik perlu dilandasi oleh data yang valid dan solusi yang konkrit.

"Ya apapun nanti, yang paling penting adalah kritik lah pemerintah dengan kritik yang membangun. Jangan kampungan," ujar Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika