REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah sampai akhir Agustus 2019 mencapai Rp 1 triliun kepada 19.032 debitur. Angka tersebut hanya 0,98 persen dari total realisasi penyaluran KUR pada periode yang sama, Rp 102 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, tantangan besar dalam penyaluran KUR syariah adalah keterbatasan jumlah penyalur. Hanya ada dua bank yang terdaftar sebagai penyalur KUR syariah.

"Sampai saat ini, baru BRI Syariah dan NTB Syariah," ujarnya ketika dihubungi Republika, Senin (21/10).

Meski kontribusinya masih sedikit dibandingkan KUR konvensional, proporsi penyaluran KUR syariah terus meningkat. Pada 2017 dan 2018, masing-masing proporsinya adalah 0,48 persen dan 0,64 persen.

Dalam catatan Kemenko Bidang Perekonomian, realisasi penyaluran KUR pada periode Januari hingga Agustus 2019 meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (Rp 769 miliar). Bahkan, apabila dibandingkan 2017, pertumbuhannya mencapai 115 persen, yaitu dari Rp 465 miliar.

Iskandar menilai, prospek KUR syariah ke depannya akan terus meningkat seiring dengan prioritas pemerintah terhadap ekonomi halal dan keuangan syariah saat ini. Tidak menutup kemungkinan juga kontribusinya pada tahun depan dapat menyentuh satu persen.

Salah satu upaya yang kini sedang dilakukan untuk mendorong proporsi KUR syariah adalah menggaet platform niaga daring (e-commerce). Terbaru, Kemenko Bidang Perekonomian menggandeng Zilingo yang akan bertindak sebagai offtaker untuk KUR di bidang busana. 

Selain itu, Iskandar mengatakan, pemerintah juga membuka kemungkinan untuk mengajak e-commerce dan pelaku offline lain. Termasuk cluster atau komunitas pariwisata di Lombok untuk KUR pariwisata. "Di sana, pariwisata halal sedang berkembang, kita coba manfaatkan ini," tuturnya.

Selain menggandeng e-commerce, Iskandar menambahkan, pemerintah juga aktif dalam melakukan edukasi KUR syariah. Sebab, selama ini, informasi mengenai KUR dengan skema syariah memang belum semasif KUR konvensional.

Pendampingan usaha UMKM syariah pun terus dilakukan untuk berbagai sektor. Upaya ini dilakukan pemerintah bersama e-commerce. "Kami mengajak mereka (e-commerce) tidak hanya sebagai platform atau pembeli produk, juga membantu pembinaan," ujar Iskandar.

Iskandar menambahkan, pemerintah melalui Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga bekerja sama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Kedua pihak gencar melaksanakan sosialisasi mekanisme menjadi penyalur KUR syariah kepada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) bank umum konvensional hingga Koperasi Syariah atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Saat ini, Iskandar menyebutkan, ada beberapa pihak yang sudah mengajukan diri sebagai penyalur KUR syariah. Sebut saja UUS BPD Kalsel, BPD Riau Kepri, BPD Jateng dan BPD Sumsel Babel. "BNI Syariah juga sedang dalam pengajuan," katanya.

Dari total Rp 1 triliun yang sudah disalurkan melalui skema KUR syariah sampai Agustus 2019, sebanyak 17 persen di antaranya ditujukan untuk industri pengolahan. Sektor terbesar berikutnya adalah jasa dengan nilai Rp 132 miliar dan Rp 113 miliar untuk sektor pertanian, perburuan dan kehutanan.

Sementara itu, secara umum, penyaluran KUR sepanjang 2019 mencapai Rp 102 triliun yang diberikan kepada 3,6 juta debitur. Total realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2019 sudah menyentuh angka Rp 435,4 triliun kepada 17,5 juta debitur dengan NPL tetap terjaga sebesar 1,31 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika