REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam Muhammad Rudi menyatakan kelanjutan penerapan kawasan ekonomi khusus di daerah setempat menunggu koordinasi dengan menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan pihaknya masih menunggu koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, di antaranya Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Menteri yang baru, kami belum jumpa," kata Muhammad Rudi di Batam, Kepulauan Riau, Senin (28/10).

Rudi optimistis, penerapan KEK tidak akan tertunda, akibat kesibukan menteri yang baru dilantik. Apalagi, Menko Bidang Perekonomian yang juga menjabat sebagai Dewan Nasional KPBPB Batam Airlangga Hartanto sudah memahami kondisi Batam, mengingat sebelumnya ia menjadi anggota Dewan Nasional KPBPB Batam.

Sementara itu, untuk tahap pertama, pemerintah akan menetapkan dua KEK di Batam, yaitu KEK perbaikan dan perawatan pesawat (maintanance, repair and overhoul/MRO) dan KEK Nongsa Digital Park.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam optimistis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mampu memajukan Batam. Ketua Apindo Kota Batam Rafki Rasyid menilai, Airlangga yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan Menteri Perindustrian, akan mumpuni dalam memimpin Dewan Kawasan.

"Kami berharap FTZ Batam benar-benar dibenahi terutama untuk persoalan yang selama ini banyak dikeluhkan oleh para pengusaha," kata dia.

Ia mengatakan, sejumlah hambatan investasi bisa diselesaikan segera, agar ekonomi kota yang pernah diharapkan sebagai lokomotif perekonomian Indonesia itu kembali pulih dan laju. Dalam kesempatan itu, ia juga optimistis dengan ditunjuknya Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Bidang Maritim dan Investasi mampu menyelesaikan kendala penanaman modal.

Apalagi, berdasarkan pengalaman Apindo, dalam beberapa kali kesempatan, Luhut mampu menyelesaikan persoalan investasi di Batam, yang diadukan pengusaha kepada Luhut. "Kami berharap aturan berbelit terkait perizinan investasi dapat disederhanakan dan waktu pengurusannya dipangkas," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika