REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Ketika akses internet di Iran kembali dibuka, rekaman video kekerasan saat unjuk rasa bertebaran. Video yang menunjukkan tembakan senapan mesin untuk menjawab lemparan batu pengunjuk rasa dan sepeda motor Garda Revolusi mengejar pengunjuk rasa tersebar di media sosial.
Iran mengembalikan akses internet setelah menutupnya selama satu pekan karena unjuk rasa yang terjadi di sebagian besar negara itu. Kini video-video tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa tersebar.
Rakyat Iran turun ke jalan setelah pemerintah menaikkan harga bensin. Video-video yang tersebar di internet memang hanya potongan-potongan kecil namun tetap mengisi gambaran yang ditinggalkan televisi dan radio milik pemerintah. Pejabat-pejabat Iran menuduh unjuk rasa itu didalangi negara asing dan kelompok yang diasingkan.
Surat-surat kabar Iran hanya menyajikan laporan-laporan yang memenangkan pemerintah. Pada Rabu (20/11) organisasi kemanusiaan Amnesti Internasional mengatakan jumlah korban tewas dalam unjuk rasa di Iran menjadi 106 orang.
Pemerintah Iran tidak merilis jumlah orang yang ditangkap, terluka, atau tewas dalam unjuk rasa yang terjadi mulai Jumat (15/11) lalu. Tapi melalui perwakilan mereka di PBB, Iran membantah laporan Amnesty Internasional tersebut.
Iran mengatakan laporan itu 'tuduhan tanpa dasar dan jumlahnya direkayasa'. Unjuk rasa tercatat terjadi di 100 kota.
Salah satu badan PBB mengatakan dikhawatirkan kerusuhan dapat menewaskan sejumlah besar orang. Amnesti menyatakan perhitungan dalam laporan mereka dapat 'dipercaya'.
"(Kami) yakin jumlah total orang yang tewas sebenarnya mungkin lebih tinggi lagi, dengan beberapa laporan yang menyebutkan ada sekitar 200 orang yang terbunuh," kata Amnesti Internasional dilansir AP.
Unjuk rasa dipicu kenaikan harga bahan bakar di negara berpopulasi 80 juta orang itu. Kenaikan bahan bakar meningkatkan beban warga yang sudah kesulitan karena sanksi pemerintah Amerika Serikat (AS).
Perekonomian Iran ambruk sejak Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). AS lalu memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap negeri itu.
Karena Iran kesulitan menjual minyaknya ke luar negeri maka nilai mata uang mereka pun jatuh. Presiden Hassan Rouhani yang cenderung moderat telah berjanji dana yang didapatkan dari kenaikan harga bahan bakar akan digunakan untuk mensubsidi warga miskin.
Tapi keputusan tersebut membuat sebagian besar rakyat Iran marah. Rakyat marah karena mereka sudah dibebani oleh situasi perekonomian yang buruk.
