REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Regormasi Birokrasi (Kemenpan RB) mewacanakan PNS bisa bekerja lebih fleksibel dan libur pada hari Jumat. Kebijakan yang tengah dikaji ini menuai pro kontra dari berbagai kalangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Iyus Permana mengaku kurang setuju dengan kebijakan ini. Menurut Iyus jam kerja PNS seperti saat ini sudah baik dan optimal sebagai pelayan publik. Iyus mengatakan berubahnya hari kerja PNS dikhawatirkan berdampak pada layanan publik. “Lebih baik seperti ini saja, supaya layanan publik tidak terganggu,” kata Iyus kepada Republika.co.id, Rabu (4/12).

Iyus menuturkan memang kebijakan ini baru akan diujicoba di pemerintah pusat. Pemerintah ingin mengkaji efektivitas membuat jam kerja PNS lebih fleksibel tapi tidak mengurangi kewajiban dan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat. “Di kita belum ada arah ke situ, itu baru wacana dan bukan libur tapi dikerjakan di rumah, itu juga bagi pegawai fungsional perencana di pusat dulu,” ujarnya.

Ia justru berharap saat ini PNS bisa bekerja lebih optimal dalam pelayanan publik. Sehingga program pembangunan di daerah bisa lebih optimal tanpa terganggu wacana jam kerja baru.

Sebelumnya Kemenpan RB mengkaji program flexible working arrangement atau pengaturan kerja yang fleksibel bagi PNS. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Manajemen Kinerja ASN.

Dengan kebijakan ini, PNS bisa saja mendapatkan libur pada Jumat. Bukan berarti berkurang jam kerjanya, justru jam kerja pada hari lainnya harus ditambah sehingga total 80 jam kerja selama 10 hari tetap terpenuhi. Selain soal jam kerja yang fleksibel, sedang digodok pula kebijakan mengenai flexible working place atau tempat bekerja yang fleksibel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika