REPUBLIKA.CO.ID, oleh Idealisa Masyrafina, Adinda Pryanka, Muhammad Nursyamsi, Antara
Terungkapnya upaya penyelundupan motor Harley Davidson melalui pesawat Airbus A330-900 Neo milik Garuda Indonesia berujung pada pencopotan sang direktur utama, Ari Askhara. Ada dua surat yang menjadi dasar bagi Menteri BUMN Erick Thohir dalam membuat keputusan mencopot Ari.
Pada hari ini, Erick mengungkapkan kronologi terkait upaya penyelundupan Harley Davidson berdasarkan surat dari Dewan Komisaris dan Komite Audit Garuda yang diterimanya. Kedua surat tersebut diperlihatkan oleh Erick kepada para awak media yang hadir dalam konferensi pers yang turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi, dan tiga perwakilan dari Komisi XI DPR RI.
"Alhamdulillah di sini Dewan Komisaris sudah mengirimkan surat kepada saya, dan yang terpenting Komite Audit juga sudah mengirimkan surat," ujar Erick Thohir di Jakarta, Kamis (5/12).
Erick kemudian membacakan isi surat tersebut dengan langsung menyebut poin keempat. Di mana poin itu mengungkap dugaan pemilik motor Harley Davidson yang diselundupkan dalam bentuk rangka hasil mutilasi adalah AA (Ari Askhara).
Menurut Erick, sejak AA memesan motor Harley Davidson tersebut pada 2018, AA mentransfer dana kepada bawahannya di Amsterdam, Belanda. Hingga akhirnya, motor tersebut terungkap oleh pemeriksaan yang dilakukan Bea Cukai di bagasi penumpang pesawat baru Garuda jenis Airbus A330-900 seri Neo.
Pesawat itu mengangkut 10 orang kru sesuai dokumen general declaration: crew list dan 22 orang penumpang sesuai dengan dokumen passenger manifest. Di antaranya adalah IGNA, IGARDD, IJ dan SAS.
Di dalam airbus, disebutkan bahwa kargonya 0 atau tidak ada. Tetapi, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, hasil pemeriksaan bea dan cukai terhadap pesawat menemukan beberapa koper bagasi penumpang di lambung pesawat. Terdapat juga 18 koli yang keseluruhannya memiliki claimtag sebagai bagasi penumpang.
Bea dan Cukai Soekarno Hatta lantas memeriksa pemilik koper yang ternyata tidak menyerahkan custom declaration maupun keterangan lisan. Selain motor Harley Davidson yang diselundupkan dengan cara memutilasinya, petugas juga menemukan dua sepeda lipat merek Brompton.
"Jadi, waktu diperiksa, mereka tidak menyerahkan kartu deklarasi kartu bea dan cukai dan keterangan lisan bahwa mereka tidak memiliki barang ini," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dirut Garuda dicopot
Erick Thohir menegaskan akan mencopot Ari Askhara dari jabatan diurt Garuda. Ia pun segera merekomendasikan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk menentukan pengganti Ari.
"Kami akan memberhentikan dirut Garuda, dan tentu karena perusahaan publik pasti ada prosedur lain. Nanti kami ajukan RUPS-LB, tapi secepatnya langsung menunjuk Plt," ujar Erick.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan proses pemberhentian dan penggantian dirut Garuda akan dilakukan sesegera mungkin melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS).
"Harus lewat RUPS dulu karena tidak bisa diberhentikan begitu saja karena (Garuda) ini perusahaan terbuka," ujar Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (5/12).
Arya mengaku belum mengetahui lebih lanjut tentang pelaksana tugas (plt) dirut Garuda saat ini lantaran masih melakukan koordinasi.
"(Plt) belum ada karena kita cek dulu harus seperti apa mekanismenya," ucap Arya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Kementerian BUMN segera menujuk pengganti Ari Askhara sebagai direktur utama Garuda Indonesia. Budi mengharapkan kalau bisa pada hari ini (5/12) Erick sudah bisa menentikan pelaksana tugas dirut Garuda Indonesia.
"Tentunya iya (hari ini penentuan oenganti Ari). Itu kewenangan dari pemegang saham," kata Budi di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kamis.
VP Corporate Communication PT Garuda Indonesia Ikhsan Rosan enggan memberi komentar lebih lanjut terkait pemberhentian I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ikhsan hanya mengatakan, Garuda Indonesia akan ikut apapun keputusan Menteri BUMN Erick Thohir.
“Kita tidak komentari itu. Kan Pak Menteri sudah kasih statement. Kita ikut Pak Menteri saja,” katanya saat ditemui usai rapat panja dengan Komisi VIII DPR RI terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika