Ahad 08 Dec 2019 11:45 WIB

Menteri Edhy: Iklim Kondusif Perikanan Kunci Utama

Edhy menekankan pentingnya menciptakan iklim industri perikanan yang kondusif.

Menteri Edhy: Iklim Kondusif Perikanan Kunci Utama. Foto ilustrasi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Menteri Edhy: Iklim Kondusif Perikanan Kunci Utama. Foto ilustrasi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan mewujudkan iklim yang kondusif bagi para pelaku usaha perikanan merupakan kunci utama guna mengatasi berbagai permasalahan sektor kelautan nasional.

"Iklim yang kondusif jadi kunci. Jangan belum mulai apa-apa, pelaku usaha sudah suruh bayar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan sebagainya," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad (8/12).

Baca Juga

Edhy mengingatkan pada Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019 yang berlangsung 4-5 Desember lalu, dirinya telah berbincang dengan berbagai kepala dinas kelautan dan perikanan daerah. Dalam kesempatan itu, tiap daerah telah diminta menyampaikan program-program yang ingin diprioritaskan di wilayahnya ke DPR.

Edhy mengatakan anggaran tak menjadi masalah utama, melainkan bagaimana menciptakan iklim industri perikanan yang kondusif ke depannya. "Kami baru selesai Rakornas dengan seluruh pemangku kepentingan (stake holders). Beri kami waktu untuk mengevaluasi dan merumuskan Permen-Permen yang ada. Tidak akan lama tapi saya tidak mau gegabah," ucapnya.

Sebelumnya, ia menyatakan semua pihak mesti bersatu dan terus meningkatkan sinergi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. "Kepada seluruh pemangku kepentingan, mari bergandengan tangan, sama-sama kita wujudkan amanah dan visi presiden," kata Edhy.

Dia telah menutup Rapat Koordinasi Nasional KKP tahun 2019 yang telah menghasilkan berbagai poin kesepakatan. Sejumlah poin itu antara lain, Edhy meminta seluruh peserta Rakornas agar ada kesatuan visi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku utama, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersatu membangun kelautan dan perikanan untuk Indonesia maju.

Selain itu, Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada KKP untuk penajaman pelaksanaan program, termasuk dukungan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta kepada KKP melakukan evaluasi kebijakan untuk membangun iklim usaha yang kondusif.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement