REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat penerbangan Ziva Narenda menilai pemerintah harus mencari sosok direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang paham mengenai lingkup industri pelayanan. Sebab, Garuda Indonesia merupakan maskapai pelat merah dan perusahaan terbuka.
“Apakah direktur Garuda harus punya latar belakang penerbangan? Tentu tidak tapi memahami mengenai lingkup industri pelayanan karena maskapai. Jadi kalau sudah paham service industry paling sudah memiliki pondasi yang kuat,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad (8/12).
Menurutnya, Garuda Indonesia cukup mampu melakukan perubahan model bisnis cukup signifikan. Namun, inovasi tersebut belum mampu membuahkan hasil positif, sehingga menurunkan penjualan tiket, minat konsumen dan sisi pelayanan.
“Memang tidak dimungkiri dalam dua tahun terakhir bukunya (Garuda Indonesia) merah terus. Penyebabnya juga aspek global banyak sekali maskapai negara memang lagi susah, biaya operasional naik, pembiayaan juga mungkin kompetisi juga,” ucapnya,
Ke depan, ia melihat optimisme perubahan kinerja Garuda Indonesia apabila pemerintah selaku pemegang saham Kementerian BUMN mampu melakukan perombakan direksi. Setidaknya, pada kabinet baru ini pemerintah mampu melakukan tindakan secara tega dan cepat.
“Hal ini menjadi kesempatan bagi Kementerian BUMN untuk benar-benar mengkaji siapa yang menjadi direktur utama Garuda berikutnya karena beberapa terakhir pengangkatan ujungnya tidak enak khususnya periode terakhir. Bahkan ada beberapa case sampai ke meja hijau,” ucapnya.
Ziva juga menyakini kasus penyeludupan tidak akan menganggu sisi operasional Garuda Indonesia. Sebab, hal tersebut sudah diatur dalam aturan perusahaan melalui Standar Operasional Perusahaan (SOP).
“Secara kinerja juga tidak memengaruhi karena berhubungan pada level direksi, yang berhubungan dengan kebijakan yang sifatnya lebih luas yaitu perencanaan dan strategi. Kita lihat dampaknya secara keuangan dan kinerja seharusnya tidak. Hanya setelah pencabutan dirut dan dijabat Plt, tetap mengawasi operasional berjalan sehari-hari,” ucapnya.
Sementara Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menambahkan rencana perbaikan kinerja Garuda Indonesia akan menjadi ujung tombang bagi direksi yang baru. Meskipun penggantian direksi baru sampai tahap penunjukan Plt sambil menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
“Kalau menurut menteri BUMN memang butuh diubah direksinya karena keterlibatan atau kelalaian dalam mencegah abuse of power dari dirut yang sekarang diberhentikan, ya ini langkah yang positif,” ucapnya.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi memberhentikan sementara waktu beberapa anggota direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini terkait dengan anggota direksi yang terlibat dalam kasus penyeludupan Harley Davidson dan sepeda Bropton dalam penerbangan feey flight GA9721 jenis Airbus A330-900 Neo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika