REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menyatakan akan segera melakukan lelang terbuka untuk beras turun mutu kepada lima perusahaan yang dinyatakan lolos verifikasi dokumen dari 12 peserta lelang yang mengajukan penawaran.
Kelima perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di industri non pangan yaitu perusahaan lem furniture, ethanol, sabun dan pupuk.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk melelang beras turun mutu ini sudah sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu Permentan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP dan Hasil Rakortas tanggal 24 Juni 2019 yang membahas tentang Pangan (HPP Beras Tahun 2019, KPSH, Pelepasan Stok, dan Neraca Gula).
"Ini merupakan upaya untuk meminimalisir kerugian perusahaan, kita sudah mengumumkan proses lelang ini di media cetak dan website resmi Perum Bulog mulai tanggal 13 Desember 2019," kata Tri melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Tri menjelaskan proses lelang terbuka ini sudah memasuki tahapan evaluasi penawaran dari lima perusahaan yang sudah dinyatakan lolos verifikasi.
Tahapan tersebut dilaksanakan pada Jumat (20/12) bertempat di Kantor Pusat Perum Bulog yang disaksikan oleh tim dari Kemenko Perekonomian, Satgas Pangan Mabes Polri, Intelkam Mabes Polri dan Komite Audit Bulog.
Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil uji laboratorium, sebanyak 29.367 ton beras Bulog dinyatakan telah mengalami turun mutu dan tidak layak konsumsi baik untuk pangan maupun pakan.
Untuk menekan kerugian perusahaan, Bulog melaksanakan penjualan beras turun mutu secara penawaran umum dengan dikhususkan untuk industri yang menggunakan bahan baku beras yang menghasilkan produk non pangan atau non pakan.
Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso membeberkan alasan beras dari stok cadangan beras pemerintah turun mutu, salah satunya karena pengalihan program bantuan sosial pemberian beras.
"Program itu batal sedangkan sudah terlanjur kita dorong ke wilayah-wilayah penerima BPNT, dan sudah dikemas dalam kemasan 5 kg. Ternyata tidak jadi dipakai, kalau kita tarik biayanya lebih tinggi," kata Budi Waseso.
Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menyebutkan pengalihan program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membuat Bulog tidak maksimal dalam menyalurkan stok CBP. Hal itu karena BPNT menggantikan penyaluran beras langsung, menjadi uang dalam kartu yang diberikan pemerintah.
Masyarakat pun dibebaskan membeli kebutuhan pokoknya, mulai dari beras, minyak goreng, dan telur. Sifat alami beras yang tidak bertahan lama lebih dari empat bulan, menyebabkan stok beras Bulog pun mengalami penurunan mutu dan terancam rusak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika