REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) fokus berupaya mengatasi kemiskinan di 144 desa pada 2020. Pernyataan ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah NTT Lecky Frederich Koli.

"Penanganan kemiskinan fokus pada 144 desa yang menyebar di 22 kecamatan di 21 kabupaten se-NTT untuk 2020 mendatang,” katanya kepada Antara di Kupang, Jumat (27/12).

Upaya penanganan kemiskinan di desa-desa prioritas itu akan mencakup pemberian jaminan sosial bagi warga miskin. Jaminan sosial diberikan lewat program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). "Warga penerima manfaat program telah didata," jelas Lecky.

Warga miskin penerima manfaat program-program jaminan sosial itu juga akan menjadi sasaran program pembangunan rumah layak huni dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Jadi pembangunan rumah layak huni juga akan masuk yang dilakukan dengan dukungan dana desa, dana kabupaten, provinsi, maupun dari pihak non-pemerintah,” katanya.

Lecky menjelaskan pembangunan 3.990 rumah layak huni bagi warga miskin mencakup penyediaan sarana sanitasi dan listrik. Selain itu, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan bantuan pertanian berupa bibit tanaman dan bibit ayam kampung kepada warga.

“Semua skema pembangunan ini sudah kami siapkan, tinggal dieksekusi pada 2020 mendatang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika