REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Awal 2020 warga di Jabodetabek harus menerima kado tahun baru yang tidak menyenangkan. Hujan deras yang terus menerus lebih dari lima jam membuat wilayah Jakarta dan sekiter terendam banjir.
Gubernur Jakarta Anies Baswedan ikut dikritisi karena dianggap tak mampu mencegah banjir. Sejumlah anggota Dewan menilai persoalan ini adalah masalah nasional.
"Ini masalah nasional, perlu penanganan bersama sebab ini bukan hanya masalah Jakarta tapi juga terkait dengan daerah penyanggah disekitarnya yang masuk wilayah Jawa Barat dan Banten. Untuk itu peran Presiden dalam hal ini sangat penting," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Arifin saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (2/2).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI itu menegaskan sebenarnya sudah banyak yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan dalam mengantisipasi musim penghujan.
Namun memang, kata Arifin, masih banyak yang harus dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi banjir ini. Tentunya dengan tidak mengambinghitamkan hujan yang ekstrem.
"Semua kita harus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk itu. Mulai dari eksekutif dan legislatif, pemerintah pusat dan daerah, begitu juga pihak swasta dan seluruh komponen masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan lainnya di ibu kota," tambahnya.
Selanjutnya untuk mengantisipasi datangnya puncak musim hujan, menurut Arifin, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan berbagai hal. Dengan harapan, ketika musim hujan telah tiba, Jakarta lebih siap untuk mengantisipasinya.
"Di antaranya optimalisasi pengerukan kali dan sungai, perbaikan gorong-gorong dann selokan di perumahan warga," tutur Arifin," tutup Arifin.