REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyatakan MUI sangat kecewa dengan pemerintah Indonesia dan para investor dari Tiongkok. Hal ini disampaikan menyusul klaim Tiongkok atas perairan Natuna sebagai bagian dari wilayah mereka.
Padahal, lanjut Anwar, perairan tersebut sudah diakui dan ditetapkan PBB merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Kekecewaan ini menjadi-jadi dan menyakitkan hati terutama setelah sebelumnya Tiongkok berinvestasi di Indonesia dengan memboyong tenaga kerja dari negara mereka sendiri.
"Untuk itu MUI meminta dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengkaji kembali dengan serius tentang hubungan antara Tiongkok dan Indonesia serta dampaknya terhadap kedaulatan politik dan ekonomi bangsa Indonesia," kata dia dalam keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa(7/1).
Sebab menurut Anwar, dari fenomena yang terjadi, tampak pemerintah dan para investor Tiongkok hanya mengedepankan kepentingannya saja dan mengabaikan kepentingan Indonesia. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam hubungan dan kerjasama internasional.
"Yaitu prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain dan prinsip saling menguntungkan. Dan dari hubungan yang sudah terbangun selama ini pemerintah Tiongkok terlihat sangat mengabaikan prinsip-prinsip yang sangat mulia dan luhur tersebut," katanya.
Kondisi tersebut, papar Anwar, tentu merugikan bagi bangsa Indonesia. Karenanya, negara Indonesia harus tegak berdaulat agar tercipta sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. MUI mendesak Pemerintah agar bersikap jelas dan tegas terhadap pemerintah dan para investor dari Tiongkok.
"Agar kedaulatan kita sebagai bangsa mereka akui dan hargai. Kalau tidak, dan apalagi terkesan oleh mereka kita lembek dan sangat tergantung kepada mereka, maka ke depan tentu pasti mereka akan lebih bersimaharajalela lagi di negeri ini. Ini jelas sangat tidak kita inginkan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika