REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta, Mariana, mengatakan hingga H+7 pascabanjir masih banyak warga Jakarta yang membutuhkan bantuan. Sebab rumah-rumah mereka masih belum bisa ditempati pascabanjir.
“Saat ini masyarakat masih harus membersihkan rumah-rumah mereka dari dampak banjir, dan masih belum bisa ditempati karena kondisnya masih sangat lembab. Hal ini juga sesuai dengan saran dari Tim Kesehatan,” ujar Mariana dalam siaran pers, Kamis (9/1).
Mariana menerangkan, pemulihan kondisi pasca banjir di beberapa tempat masih membutuhkan waktu untuk membersihkan rumah mereka sampai dinyatakan oleh Tim Kesehatan layak untuk ditempati. Sampai saat ini para korban masih ada di beberapa Pos Pengungsian dan tetap diberikan bantuan makanan siap saji.
Oleh karena itu ujarnya, Dinas Sosial masih terus mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah setempat terkait kebutuhan warga di posko pengungsian. Salah satunya di posko pengungsi di GOR Pancoran, Jalan Pengadegan Timur 1, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan.
Posko Pengungsi di GOR Pancoran, pada Rabu (8/1), mendapatkan kunjungan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah.
Saefullah mengaku bersyukur, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan respons cepat terhadap masyarakat yang menjadi korban banjir. Pemulihannya pun termasuk cepat karena pasca banjir 1 Januari 2020, Jakarta tekah kembali beraktivitas normal.
“Jakarta termasuk yang cepat. Kita bersyukur bahwa Jakarta termasuk responsnya cepat dalam waktu 2-3 hari (setelah banjir) aktivitas sudah normal. Yang penting jalan-jalan tidak tertutup sehingga aktivitas semua kehidupan masyarakat di Jakarta, yang kerja, aktivitas ekonomi sudah berjalan normal kembali jadi tidak ada masalah," katanya.
Selain itu dia juga mengaku bersyukur dan menyampaikan rasa terimakasih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang telah tanggap dan cepat dalam melakukan penggantian dokumen dasar kependudukan bagi warga terdampak banjir di ibu kota.
"Kami atas nama Pemprov DKI Jakarta menyampaikan terima kasih atas respons cepat penggantian dokumen dasar kependudukan," ujarnya.
Ia menambahkan, penggantian dokumen dasar kependudukan yang dilakukan di lokasi, berupa KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK). Bagi warga terdampak banjir lainnya yang ingin mengganti dokumen kependudukan bisa datang langsung ke kelurahan.
"Ini sangat mudah. Datang saja ke kelurahan. Blangko kita cukup. Dalam hitungan warktu lima menit sudah selesai," terang Saefullah.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Zudan Arief Fakrulloh menambahkan, selama ini pihaknya telah menginstruksikan kepada kepala dinas, termasuk di wilayah DKI Jakarta untuk bergerak aktif menangani bencana.
"Pascabencana kami langsung aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang maupun rusak dengan gratis," kata Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika