REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran menuding Duta Besar Inggris untuk Iran Rob Macaire telah melanggar hukum negara tersebut. Teheran pun menghendaki dia diusir.
"Duta Besar Inggris untuk Teheran, Rob Macaire tidak menghormati hukum Republik Islam (Iran) dan harus diusir," kata juru bicara kehakiman Iran Gholam Hossein Esmaili, Selasa (14/1), dikutip kantor berita Tasnim.
Menurut Esmaili, Macaire sudah tergolong persona non grata atau orang yang kehadirannya tak diinginkan. "Rakyat (Iran) mengharapkan orang itu dikeluarkan dan itu juga yang diminta oleh hukum internasional," ujarnya.
Macaire menuai kecaman dan protes karena dituding berpartisipasi dalam demonstrasi antipemerintah di Teheran. Unjuk rasa itu merupakan ekspresi warga Iran atas kecerobohan militer negara tersebut menembak pesawat Ukraine International Airlines.
Akhir pekan lalu Kepala Divisi Kedirgantaraan Garda Revolusi Iran Amir Ali Hajizadeh mengatakan unitnya bertanggung jawab penuh atas penembakan pesawat Ukraine International Airlines pada 8 Januari lalu.
Awalnya pesawat diduga mengalami masalah teknis setelah lepas landas dari bandara Imam Khomeini. Namun, informasi intelijen yang diterima Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengindikasikan pesawat nahas tersebut terhantam misil Iran.
Pesawat Ukraine International Airline memang jatuh tak lama setelah Iran meluncurkan puluhan misil ke basis militer Amerika Serikat (AS) di pangkalan udara Ain al-Asad, Irak. Serangan itu merupakan balasan Iran terhadap AS atas dibunuhnya Komandan Pasukan Quds Mayor Jenderal Qasem Soleimani.
Setelah sempat menyangkal, militer Iran akhirnya mengakui pesawat Ukraine International Airline tak sengaja tertembak. Terdapat 176 korban jiwa, dengan perincian, 82 orang Iran, 63 orang Kanada, 11 orang Ukraina, 10 orang Swedia, tiga warga Jerman, dan tiga warga Inggris.
Iran telah mengundang pakar dari Ukraina, Kanada, Inggris, dan AS untuk turut menyelidiki insiden tersebut. Pemerintah Iran menegaskan akan bersikap transparan dan tak menghalangi upaya penyelidikan tim pakar dari negara-negara terkait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika