REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjelaskan bahwa anggaran Rp 4 miliar pada 2020 untuk pengadaan enam set alat sistem peringatan dini digital atau Digital Warning System (DWS) di enam titik bukan hanya pengeras suara (speaker). "Tahun 2020 ini, pengadaan enam set DWS anggarannya Rp 4,03 miliar, sesuai dengan nilai yang ada di e-budgetting," kata Kepala Pusdatin BPBD DKI Jakarta Mohammad Insyaf saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/1).
Enam titik DWS tersebut, kata Insyaf, akan berada di enam kelurahan. Yakni di Bukit Duri, Kebon Baru, Kedaung Kali Angke, Cengkareng Barat, Rawa Terate dan Marunda. "Enam itu sudah memenuhi kebutuhan di Daerah Aliran Sungai (DAS). Menambah yang sudah ada sebelumnya 14 titik," ucap Insyaf.
Insyaf menjelaskan DWS tersebut berupa pengeras suara atau toa jarak jauh. Setiap DWS terdiri atas empat pengeras suara yang dipasang di satu tiang mengarah ke empat mata penjuru angin. Jarak dengar alat tersebut mencapai hingga 500 meter.
Insyaf menyebutkan DWS tersebut terkoneksi dengan sistem peringatan dini banjir. Menurut dia, saat tinggi muka air bendungan atau pintu air mencapai siaga 3, DWS secara otomatis akan berbunyi sebagai peringatan banjir kepada warga. "Ini (toa) berbunyi saat pintu air siaga 3, bersamaan dengan peringatan dini yang dikirimkan SMS blast dan WhatsApp grup kelurahan-kelurahan," ujarnya.
Lebih lanjut, selain pengadaan DWS, BPBD juga menganggarkan biaya pemeliharaan alat DWS yang keduanya dianggarkan dalam nomenklatur pemeliharaan dan pengembangan Pusdatin (DIMS, EWS, Medsos, & Call Center 112). Untuk pemeliharaan DWS, BPBD menganggarkan Rp 165 juta untuk 14 set alat DWS di 14 titik.
Adapun 14 set alat DWS yang terdapat di 14 kelurahan yakni Ulujami, Jakarta Selatan; Petogogan, Jakarta Selatan; Cipulir, Jakarta Selatan; Pengadegan, Jakarta Selatan; Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Pejaten Timur, Jakarta Selatan; Rawa Buaya, Jakarta Barat; Kapuk, Jakarta Barat; Kembangan Utara, Jakarta Barat. Lalu di Kampung Melayu, Jakarta Timur; Bidara Cina, Jakarta Timur; Cawang, Jakarta Timur; Cipinang Melayu, Jakarta Timur; Kebon Pala, Jakarta Timur.
Sebelumnya, sempat ramai pembicaraan mengenai dana ini yang disebut di berbagai media adalah dana untuk belanja pengeras suara atau "toa" yang sempat disinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat membicarakan peringatan dini bencana banjir di Jakarta. Saat itu Anies meminta petugas kelurahan untuk keliling kampung menggunakan toa atau pengeras suara sebagai bentuk sistem peringatan dini bencana. Selain mengandalkan penyebaran via SMS. Hal tersebut menanggapi peringatan dini dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
"Jadi kelurahan, bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya jika ada bencana yang akan menimpa Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
Mantan Mendikbud itu menuturkan pihaknya menggunakan metode tersebut setelah melakukan peninjauan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebelumnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal itu karena, kata dia, dalam SOP sebelumnya jika ingin memberi peringatan akan terjadinya bencana, harus berjenjang dari Pemprov ke masyarakat.
"Karena kemarin pada malam itu pemberitahuan diberitahu, tapi karena malam hari diberitahunya lewat HP, akhirnya sebagian tidak mendapatkan informasi," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika