REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari rencana perdamaian Timur Tengah, Selasa (28/1). Keputusan ini pun menghasilkan kecaman dari Palestina karena memberikan kendali Israel atas permukiman Tepi Barat.
Trump mengumumkan rencana perdamaian Israel-Palestina di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdiri di sisinya. Meskipun Trump mengklaim bertujuan mengakhiri konflik selama beberapa dekade, rencana yang diajukannya menguntungkan Israel. Terlebih lagi tidak adanya perwakilan Palestina dari proses tersebut.
Dalam pengumuman itu, Trump memberikan empat tahun bagi Palestina untuk menyetujui pengaturan keamanan dengan Israel. Dia meminta Palestina menghentikan serangan oleh kelompok Hamas dan mendirikan lembaga pemerintahan untuk mendirikan negara Palestina dengan ibukotanya di Abu Dis, bagian dari Jerusalem Timur.
Abu Dis terletak satu mil di sebelah timur Yerusalem dinding dari Kota Tua, rumah bagi situs-situs suci Yahudi, Kristen, dan Muslim. Warga Palestina yang tinggal di Abu Dis terputus oleh tembok keamanan tinggi Israel dan pos-pos pemeriksaan.
Orang-orang Palestina menolak setiap proposal yang tidak menawarkan ibu kota Palestina untuk keseluruhan Yerusalem Timur. Namun, rencana Trump justru menyatakan penghalang ini harus berfungsi sebagai perbatasan antara ibu kota kedua negara. Yerusalem harus tetap menjadi ibu kota Israel yang tidak terbagi dan berdaulat.
"Visi saya menghadirkan peluang win-win bagi kedua belah pihak, solusi dua negara yang realistis yang menyelesaikan risiko kenegaraan Palestina bagi keamanan Israel," kata Trump.
Trump mengatakan telah mengirim surat kepada Abbas yang memintanya untuk mempelajari kesepakatan itu. Dia menjelaskan wilayah yang dialokasikan untuk negara akan tetap terbuka dan tidak berkembang selama empat tahun.
"Selama masa ini, Palestina dapat menggunakan semua musyawarah yang tepat untuk mempelajari kesepakatan, bernegosiasi dengan Israel, mencapai kriteria kenegaraan dan menjadi negara yang benar-benar independen dan luar biasa," kata Trump.
Pejabat AS menjelaskan Trump telah menyetujui peta yang diusulkan untuk menguraikan kedua negara bagian itu. Negara Palestina akan menggandakan pengukuran tanah yang saat ini dikuasai Palestina dan akan dihubungkan oleh jalan, jembatan, dan terowongan. Israel juga akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan akses Muslim ke masjid al-Aqsa di Yerusalem dan menghormati peran Yordania mengenai situs suci.
Rencana Trump menyerukan agar para pengungsi Palestina menetap di negara Palestina masa depan. Nantinya akan ada dana kompensasi bagi yang berpindah tempat.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas di kota Ramallah, Tepi Barat, mengatakan pernyataan Trump yang disebut deal of the century atau kesepakatan abad ini justru menunjukan slap of the century atau tamparan abad ini. Dia menganggap rencana tersebut hanyalah omong kosong.
"Yerusalem tidak untuk dijual, hak-hak kami tidak untuk dijual dan tidak untuk tawar-menawar dan kesepakatan Anda, konspirasi tidak akan berlalu," kata Abbas.
Palestina telah menolak untuk berurusan dengan pemerintahan Trump sebagai protes terhadap kebijakan pro-Israel. Sebelumnya, Trump memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang bagian timurnya merupakan milik Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika