REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memberikan kartu subscriber identity module (SIM) baru kepada warga negara Indonesia (WNI) yang tengah dikarantina di Natuna. Itu dilakukan agar mereka dapat berkomunikasi dengan dunia luar tanpa harus mengeluarkan biaya lebih karena menggunakan kartu SIM dari Cina.
"Hari ini mereka kegiatannya olahraga bersama. Lalu tadi malam pembagian HP dan sim card baru. Supaya jangan pakai sim card di sana (Cina) nanti boros kalau dipakai di Indonesia," kata Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).
Dengan diberikannya kartu SIM baru itu, mereka dapat mengunggah kegiatan yang mereka lakukan selama proses karantina. Mereka juga dapat menghubungi kenalan-kenalan mereka yang berada di Indonesia tapi belum dapat bertemu langsung.
"Ndak ada yang kita batasi untuk komunikasi. Artinya apa, begitu terbukanya kita dalam mengelola semua ini. Tak ada yang disembunyikan," terang dia.
Pemerintah menjamin penyelesaian pemulangan WNI dari China terkait virus korona dilakukan dengan akurat dan tidak membahayakan masyarakat Natuna. Para WNI itu sebenarnya dalam keadaan sehat, tapi pemerintah perlu melakukan standar internasional.
"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan WNI di sana itu dilakukan dengan akurat tidak membahayakan masyarakat Natuna," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, usai rapat membahas situasi terkini Natuna di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).
Pemerintah, Mahfud, akan menangani WNI yang di karantina di Natuna secermat mungkin dan terus melakukan komunikasi dengan masyarakat lokal. Bukan hanya itu, Mahfud mengatakan, Menkes menjami untuk bertindak terdepan untuk menghadapi segala risiko yang ada.
"Menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain, misalnya dalam menghadapi risiko-risiko itu. Jadi lebih tinggi dari pada sekadar menjamin," tuturnya.
Ia menjelaskan, WNI yang dievakuasi dari China sebenarnya dalam keadaan yang sehat. Hanya saja, pemerintah perlu melaksanakan standar internasional dengan melakukan karantina terhadap mereka terlebih dahulu sebelum dipulangkan ke kediaman masing-masing.
"Maka dilakukan hal yang seperti sekarang ini, di mana dikarantina dulu, diperiksa setiap hari sampai sekian hari. Dengan catatan Menkes berada di paling depan di bidang ini," kata Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika