REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin menilai banjir di kecamatan Benda merupakan dampak dari pembangunan jalan tol Kunciran Cengkareng (JKC). Pembangunan tol membuat saluran air di RW 01, 03, 04, dan 08 menjadi tersumbat.
"Saluran air tertutup dan terhalang sisa-sisa proyek sehingga air tidak bisa mengalir," ucap Sachrudin saat hadir dalam Rapat Koordinasi Masalah Banjir Dampak Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran yang berlokasi di Aula Kantor Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Rabu.
Rakor yang dihadiri oleh seluruh lurah se-Kecamatan Benda, PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC), Dinas PUPR dan Bappeda Kota Tangerang tersebut, membahas persoalan terkait sejumlah dampak pembangunan jalan tol yang salah satunya mengakibatkan banjir di beberapa titik wilayah Benda.
Pemkot meminta pihak pengembang Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dalam hal ini PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC), untuk melakukan perbaikan. "Saluran-saluran yang kemarin tersumbat selama konstruksi akan disodetkan sementara hingga saluran permanen dibuat," jelasnya.
Pemkot Tangerang, kata Sachrudin, sudah menerjunkan pompa air mobile saat banjir terjadi. "Untuk itu saat ini, kami meminta tindaklanjut dari JKC untuk mengatasi masalah yang terjadi," ujarnya menambahkan.
Warga juga meminta pihak JKC mengganti lampu penerangan jalan yang terpaksa diputus oleh pengembang karena dinilai menghalangi jalannya proyek.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng, Agus Suharjanto, berjanji pihaknya siap untuk menyelesaikan hal-hal yang dirasa menimbulkan permasalahan di masyarakat yang tinggal di sekitar proyek. "Demi kebaikan masyarakat dan suksesnya pembangunan nasional," ucap Agus.
Ia mengaku, JKC akan terbuka dengan Pemkot untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam proses pembangunan dan segera menindaklanjutinya. "Kami siap untuk berkoordinasi dengan Pemkot untuk mencari solusi terbaik, semua sudah ditampung segera kita cek dan tindaklanjuti," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika