Rabu 19 Feb 2020 04:10 WIB

Cara Pemprov Jabar Hemat Perjalanan Dinas

Pemprov Jabar menggandeng penyedia tiket online untuk perjalanan dinas.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Dwi Murdaningsih
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbincang dengan CEO Airy Alfonso Kodoatie (kiri) dan Co-Founder & Chief Design Officer Traveloka Albert seusai menandatangani perjanjian kerjasama, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (18/2).
Foto: Republika/Edi Yusuf
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbincang dengan CEO Airy Alfonso Kodoatie (kiri) dan Co-Founder & Chief Design Officer Traveloka Albert seusai menandatangani perjanjian kerjasama, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (18/2).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menggandeng empat perusahaan penyedia layanan booking tiket dan hotel online untuk keperluan perjalanan dinas ASN Pemprov dan DPRD Jabar. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan direktur PT Airy Nest Indonesia (Airy Rooms), PT Aero Globe Indonesia, PT Global Tiket Network (Tiket.com), dan PT Trinusa Travelindo (Traveloka) di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (18/2).

Menurut Ridwan Kamil, dengan kerja sama tersebut, tahun ini semua pembelanjaan keperluan perjalanan dinas ASN Pemprov Jabar dan anggota DPRD Jabar dilakukan secara online. Ridwan Kamil menyatakan,  inovasi sektor pengadaan jasa pemprov yang pertama kali dilakukan di Indonesia.

Baca Juga

"Pemprov Jabar yang pertama memulai mem-booking traveling untuk perjalanan dinas ASN secara online," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Selama ini, menurut Emil, biaya akomodasi perjalanan dinas dilakukan secara manual oleh tiap dinas. Namun, setelah ia teliti ternyata banyak terjadi pemborosan lewat cara tersebut.

"Harga satu tiket bisa bervariasi, bahkan pernah kejadian dua kali lipat. Sehingga menurut saya, kebiasaan asal beli yang penting ada tapi tidak melihat optimalnya harga, mengakibatkan potensi tidak efisien," papar Emil.

Sementara bila dilakukan secara online, kata dia, proses jual-beli akan terjamin secara kompetitif, mudah, dan lebih jelas pertanggungjawabannya lewat jejak digital. Para ASN pun dipersilakan memilih keempat perusahaan tersebut untuk keperluan tiket dan akomodasi perjalanan dinas.

"Karena ini sifatnya tidak satu (perusahaan), maka ada empat perusahaan yang bergabung nanti boleh memilih mulai dari Traveloka, Airy, dan lainnya," katanya.

Emil menjelaskan, berdasarkan perhitungannya, biaya akomodasi perjalanan dinas secara online bisa menghemat anggaran sekitar 30 persen. "Saya kira ini terobosan penghematan uang yang luar biasa," katanya.

Di Pemprov Jabar, kata dia, selama satu tahun, total anggaran perjalanan dinas untuk tiket menghabiskan Rp 37 miliar. Namun, jika digabung dengan booking hotel dan pertemuan nilainya mencapai Rp 190 miliar. "Angka itu gabungan seluruh belanjanya Pemprov Jabar dan DPRD Jabar," katanya.

Nantinya, kata dia, pemesanan tiket dan hotel online) di evaluasi di akhir tahun.  "Kalau ternyata betul (menghemat), maka tahun depannya bisa kita kurangi lagi anggaran (perjalan dinas)," kata Emil.

Emil berharap, inovasi pemesanan tiket dan hotel online untuk keperluan perjalanan dinas ini bisa diterapkan untuk pemerintah daerah lainnya dengan Jabar sebagai pilot project. Penerapan biaya perjalanan dinas secara online ini juga sejalan dengan visi Jabar Digital Province, di mana semua urusan seperti pelayanan publik dilakukan tanpa pertemuan fisik alias dalam jaringan (online).

Di tempat yang sama, menurut Kepala Biro Pengadaan dan Jasa Setda Jabar, Ika Mardiah, kerja sama dengan empat aplikator tiket online tersebut antara lain dengan Tiket.com, Traveloka, Aerotravel dan Voltras.

"Ini kerja samanya baru dengan tiga institusi. Yang Voltras menyusul," katanya.

Selain murah, kata dia, efisiensi akan terjadi jika inovasi ini sudah diterapkan. Berdasarkan catatannya, tahun lalu anggaran perjalanan dinas seluruh dinas di Pemprov Jawa Barat mencapai Rp37 miliar. “Sekarang tiket pesawat bisa pilih yang mana saja dari penyedia jasa online yang lebih murah. Ya, kami optimistis bisa efisien 30 persen seperti yang disampaikan Pa gubernur,” katanya.

Keuntungan kedua, kata dia, adalah transparansi. Menurutnya penyedia jasa yang bekerja sama juga memberikan data untuk dipantau pihaknya agar terhindar dari modus penyalahgunaan perjalanan dinas. “Ada yang pesan tiket pesawat tapi tidak berangkat, tapi boarding passnya itu ada, ini untuk menghindari hal-hal seperti ini,” katanya.

Teknis pembelian tiket online ini, kata dia, nantinya setiap organisasi perangkat daerah akan memiliki akun tersendiri di setiap penyedia jasa. Saat memesan tiket, ada fitur untuk memasukan surat tugas sebagai bukti perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN). “Nama booker dan issued juga beda,” kata Ika.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement