REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom yang juga Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengurangi beban fiskal. Menurutnya, seberapa besar efisiensi anggaran yang dilakukan, upaya tersebut layak untuk diberikan apresiasi.
"Adanya penghematan ini bisa mengurangi beban fiskal dan patut dilanjutkan untuk tahun 2025 dan seterusnya," ujar Nailul, Senin (28/1/2025).
Ia mengatakan, efisiensi anggaran yang perlu dilakukan salah satunya dalam hal perjalanan dinas, baik ke luar negeri ataupun di dalam negeri.
"Penghematan perjalanan luar negeri dimulai dari menteri yang menemani presiden ke luar negeri, jangan bawa staf terlampau banyak," ujar Nailul.
Kemudian, lanjutnya, efisiensi anggaran yang perlu dilakukan pemerintah yaitu untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial dan sejenisnya. Menurutnya, efisiensi anggaran itu perlu dilakukan supaya alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja pemerintah yang lebih produktif, seperti untuk program subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kebijakan ini dilakukan untuk hemat anggaran, agar anggaran belanja produktif bisa dilakukan, seperti untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), gaji guru, subsidi BBM, dan sebagainya," ujar Nailul.
Nailul menjelaskan bahwa belanja pemerintah yang produktif akan lebih memberikan efek dalam jangka menengah dan panjang, dibandingkan hanya banyak digunakan untuk perjalanan dinas.
"Jadi, saya rasa kebijakan Presiden Prabowo ini cukup baik, dan kita tunggu kelanjutan implementasinya seperti apa ke depan," ujar Nailul.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Target itu tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Adapun poin pokok dari arahan inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik. Anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tidak sekadar pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika