REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog mengusulkan kepada pemerintah untuk bisa mengimpor gula kristal putih (GKP) demi kebutuhan konsumsi dalam negeri hingga Hari Raya Idul Fitri pada Mei mendatang. Volume importasi yang diajukan sebesar 200 ribu ton.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (17/2) lalu.
Tri menegaskan bahwa impor diperlukan untuk memperkuat cadangan gula dalam negeri demi keperluan stabilisasi harga menjelang bulan Puasa. Volume impor 200 ribu ton mengacu pada prakiraan kebutuhan dalam negeri disaat kenaikan permintaan jelang lebaran.
"Banyak pihak yang meminta kalau Bulog harus punya stok (gula). Maka kita sampaikan di Rakortas bahwa kami butuh untuk stabilisasi harga," kata Tri di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Rabu (19/2).
Bulog sebagai BUMN Pangan memiliki tugas dari pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga pangan di dalam negeri. Komoditas gula untuk saat ini tengah mengalami lonjakan harga sejak beberapa waktu terakhir.
Tri melanjutkan, harga gula di pasar juga telah mencapai Rp 14 ribu per kilogram, melebihi dari harga acuan pemerintah sebesar Rp 12.500 per kg. Adapun mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), gula pasir kualitas premium telah dihargai Rp 15.300 per kg sedangkan gula pasir lokal Rp 14.250 per kg.
"Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jelang lebaran saja. Stabilisasi harga. Harga kan sudah di atas acuan maka harus kita turunkan," ujarnya.
Namun, kata Tri, impor gula harus direalisasikan bulan ini. Hal itu agar pasokan gula impor tidak menganggu harga gula lokal yang akan dipanen petani tebu jelang pertengahan tahun nanti. "April Mei stok harus sudah masuk (impornya) makanya harus segera diputuskan," kata dia.
Hanya saja, Tri mengungkapkan bahwa usulan tersebut belum mendapat persetujuan resmi dari pemerintah. Segala keputusan importasi harus diputuskan dalam Rakortas Kemenko Perekonomian agar kebijakan yang diambil tepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika