REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah untuk menurunkan angka kemiskinan dan anak stunting di NTB. Wapres menerangkan, angka kemiskinan di NTB saat ini masih di atas rata-rata nasional yakni 9,6 persen.

"Saya baca, ternyata Pak Gubernur, NTB ini masih di atas angka kemiskinan nasional. Jadi kalau nasional itu 9,2 persen, ternyata NTB masih 14. Padahal, harus kita turunkan sampai 6 persen, jadi memang harus ada upaya serius," ujar Ma'ruf sebelum menutup sambutan soal radikalisme di Universitas Mataram, NTB, Rabu (19/2).

Selain itu, Ia juga meminta Pemprov NTB juga harus menurunkan angka stunting yang masih di angka 33 persen. Angka ini, kata Ma'ruf, jauh di atas angka stunting nasional yang saat ini 27 persen. Padahal, target Pemerintah sesuai RPJMN sampai 2024 untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen

"Ternyata stunting di NTB masih di atas nasional 33 persen lebih. Karena itu harus kita tekan, jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang terkena stunting, anak-anak yang kerdil," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri dan memimpin rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Selasa (11/2). Wapres selaku Ketua TNP2K membahas strategi dan langkah untuk mengejar penurunan tingkat kemiskinan dan angka stunting.

Sesuai RPJMN 2020-2024 ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7 persen (target moderat) hingga 6,5 persen (target optimis) pada akhir tahun 2024. Sementara untuk stunting, Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting yang cukup ambisius sampai pada angka 14 persen pada akhir tahun 2024.

Sampai saat ini, terdapat anggaran lebih dari Rp 29 triliun untuk pencegahan stunting yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga dan belum termasuk anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah, belum lagi anggaran yang juga dialokasikan oleh dunia usaha dan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika