REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan menyoroti program penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Tangerang Selatan (Tangsel). BPBD dianggap lalai dalam upaya mengurangi resiko bencana.

"Dua anak pelajar yang terseret arus karena bermain di aliran kali yang sedang meluap merupakan korban dari kelalaian BPBD Tangsel, dalam memitigasi bencana. Terseretnya dua anak itu dan ditemukan meninggal, itu takdir Tuhan, adalah hal yang berbeda," kata Ketua LBH Keadilan, Hamim Jauzie, Rabu (26/2).

Katana (Keluarga Tangguh Bencana) yang menjadi program nasional, kata dia, seharusnya dapat diterapkan di masyarakat rawan bencana dengan baik.

Terlebih sejumlah titik di Tangsel merupakan kawasan langganan banjir. "Apakah BPBD Tangsel, telah bekerja menyosialisasikan ini. Kalau Katana berjalan, seharusnya tidak ada anak-anak bermain air di lokasi yang arusnya sedang deras dan ketinggiannya terus bertambah," kata dia. 

Menurut dia, Katana program yang sangat baik dalam memitigasi bencana. Mengingat, menurut penelitian, pada saat bencana, keluarga dapat menyelamatkan diri sampai dengan 65 persen. 

"Sudah sejauh mana BPBD Tangsel menjalankan program Katana itu. Berapa banyak keluarga yang sudah terdaftar sebagai Katana di BPBD Tangsel," ucapnya

Sepanjang pengetahuan LBH Keadilan saja, BPBD Tangsel, belum banyak bekerja mensosialisaikan Katana. Secara sederhana di RW tempat LBH Keadilan berkantor di wilayah, Pamulang, belum pernah ada pelatihan oleh fasilitator Katana.

"Selain pelibatan masyarakat umum, apakah media massa, dunia usaha juga sudah dilibatkan dalam membumikan Katana oleh BPBD. Jika sudah dilibatkan sudah sejauh mana pelibatannya. Jadi hemat saya, program Katana ini tidak atau belum berjalan dengan baik," ucap Hamim.

Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Eva Puspita mengatakan, hanyutnya dua pelajar SD adalah kesalahan pemerintah. "Kalau korban, keteledoran kita, anak-anak harus diawasi," ujar anggota DPRD Partai Golkar di Pondok Aren, Tangsel, Rabu (26/2).

Karena itu, ucap dia, kinerja BPBD harus dievaluasi. Terlebih, saat kejadian hanyutnya dua anak di kali Perumahan Pondok Maharta, anggota BPBD tidak terlihat berada di lokasi.

Dikatakan Eva, beberapa saat setelah informasi tersebar bahwa adanya korban terseret arus, BPBD baru turun dan datang menggali informasi. Padahal, perumahan itu sedang diterjang banjir.

"Nanti kita evaluasi kinerjanya. Contoh kaya perahu karet itu, saya di komisi dua, perahu karet itu penting mas, saya harapnya satu kecamatan satu, kalau bisa satu kelurahan satu," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika