REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai pembinaan ideologi Pancasila tak bisa hanya berdasarkan slogan semata. Menurutnya, penanaman nilai-nilai Pancasila yang terpenting adalah melalu keteladanan.
Pernyataannya ini menanggapi desakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). "Muhammadiyah selalu menawarkan langkah bahwa setiap institusi termasuk BPIP agar fokus dalam penanaman dan pembinaan ideologi Pancasila, di semua elemen," kata Haedar usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (2/3).
"Karena itu harapan kami agar usaha pembinaan ideologi Pancasila itu disertai dengan keteladanan. Pancasila tidak cukup dislogankan," ujar Haedar.
Kendati demikian, Haedar menolak menegaskan apakah dirinya setuju ide pembubaran BPIP atau tidak. Ia memilih menekankan bahwa Muhammadiyah komitmen untuk pembinaan melalui keteladanan.
Diberitakan sebelumnya, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak Presiden Jokowi untuk membubarkan BPIP. Alasannya, keberadaan BPIP tersebut dianggap tidak diperlukan lagi.
"Kami mendesak presiden untuk mengembalikan penafsiran Pancasila kepada MPR, sebagaimana diamanatkan dalam sila ke-4 dalam Pancasila," kata Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Muhyiddin Junaidi saat penutupan KUII ke-VII di Pangkalpinang, Jumat (29/2) malam.
Karena itu, keberadaan BPIP dalam penafsiran Pancasila tidak diperlukan lagi dan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membubarkan BPIP tersebut. "Seluruh peserta KUII VII tahun ini yang berasal berbagai komponen umat Islam di Indonesia, pimpinan Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia, pimpinan Ormas-Ormas Islam, Pimpinan organisasi kemahasiswaan kepemudaan (OKP) Islam, pengasuh pondok pesantren dan sekolah Islam, pimpinan perguruan tinggi Islam, dunia usaha, lembaga filantropi Islam, media, pejabat Pemerintah, partai politik, dan para tokoh Islam lainnya sepakat minta Presiden membubarkan BPIP," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika