REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Aplikasi Sapa Warga yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan kesiagaan masyarakat terkait dengan penularan virus corona (COVID-19).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Jabar Setiaji di Bandung, Kamis (5/3) menyatakan jika pemahaman dan pengetahuan masyarakat tinggi, penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Jabar tentu dapat berjalan cepat dan tepat. "Kami menyebarkan informasi yang berkaitan tentang penanggulangan dan penanganan COVID-19. Karena yang paling penting bagaimana masyarakat mengetahui gejala COVID-19," katanya.

Aplikasi Sapa Warga dikembangkan Pemda Provinsi Jabar untuk memangkas jarak komunikasi masyarakat dengan pemerintah. Semua ketua Rukun Warga (RW) dapat mengakses aplikasi tersebut dan menjadi penanggungjawab. Sampai saat ini, sekitar 26.000 ketua RW di Jabar sudah terdaftar dalam aplikasi Sapa Warga.

Selain itu, kata Setiaji, aplikasi tersebut berfungsi menangkal berita bohong COVID-19 yang seringkali membuat masyarakat panik dan resah.

Semua informasi COVID-19 yang beredar di masyarakat maupun sosial media dihimpun dan diklarifikasi oleh Jabar Saber Hoaks (JSH), sedangkan hasil klarifikasi itu kemudian dikirim melalui Sapa Warga. "Karena banyak sekali hoaks mengenai virus corona. Klarifikasi dari JSH kami himpun dan kemudian diinformasikan lewat Sapa Warga sehingga Pak RW tahu, informasi ini hoaks atau bukan," katanya.

Melalui Sapa Warga, pihaknya menyurvei kesiapsiagaan masyarakat, mulai dari sejauh mana pengetahuan masyarakat soal COVID-19 sampai pencegahannya. Hasil survei tersebut,  dapat menjadi bahan rekomendasi bagi semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dalam menyosialisasikan penanganan dan penanggulangan COVID-19. "Yang pertama, apakah mereka tahu tentang COVID-19. Terus yang kedua, apakah mereka tahu cara mencegahnya, misal dengan cuci tangan dan sebagainya," katanya.

Ia juga menyebut tentang pelaksanaan survei terkait dengan pemahaman warga terhadap virus tersebut. "Survei masih berlangsung. Dari hasil survei sementara, 90 persen tahu tentang corona. Masyarakat tahu harus mencuci tangan, tapi cuci tangan yang benar itu seperti apa masih kurang. Nah, itu yang harus kita sosialisasikan," katanya.

Setiaji mengatakan ketua RW dapat melapor lewat Sapa Warga apabila ada warganya yang memiliki gejala-gejala COVID-19, seperti sesak napas dan demam, maupun mempunyai riwayat perjalanan ke negara terpapar virus korona. Nantinya, kata dia, laporan tersebut akan diteruskan kepada Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (PIKOBAR) supaya penanganan dan penanggulangannya berjalan cepat dan tepat.

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Pemprov Jabar Hermansyah melaporkan sejak Rabu (4/3) sampai Kamis, pukul 07:30 WIB, PIKOBAR melayani 102 pertanyaan dan pengaduan dari masyarakat. "Pertanyaan dan pengaduan masyarakat seputar masker, 'hand sanitizer;, cara pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan alur kepulangan dari luar negeri," kata dia.

PIKOBAR merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, berada di Command Center Gedung B, Gedung Sate, Kota Bandung, sedangkan nomor hotline COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Jabar: 0811-2093-306, dan Emergency Kesehatan: 119. “Saya rasa masyarakat harus paham apa yang dilakukan ketika memiliki atau melihat orang terdekat mempunyai gejala COVID-19. Setidaknya ada 'channel' atau kontak yang bisa dihubungi, dan mereka bisa menyampaikan,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika