REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta agar Program Sekolah Ibu 2020 untuk dievaluasi. Bima menyatakan, kurikulum Sekolah Ibu harus dapat dikembangkan untuk memberdayakan para lulusan.
"Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan yang targetnya alumni Sekolah Ibu. Jadi ada pemberdayaan di situ, baik secara ekonomi, secara skill dan lain-lain,” ungkap Bima di Balai Kota Bogor, Ahad (8/3).
Bima menjelaskan, salah satu cara untuk memberdayakan para lulusan Sekolah Ibu dengan yakni melalui pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dia mencontohkan, Sekolah Ibu dapat menyediakan bantuan modal untuk usah.
"Para alumni Sekolah Ibu ini akan menjadi motor untuk Dasawisma, kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Mereka semua menanti dan menunggu karena masih semangat untuk terus dilibatkan,” jelasnya.
Diketahui, Sekolah Ibu hanya dapat diikuti oleh wanita yang telah menikah sldan maksimal berusia 45 tahun. Bima mengaku, menerima aduan banyaknya masyarakat yang belum menikah ingin menjadi peserta Sekolah Ibu.
Karena itu, Bima meminta, persyaratan menjadi peserta Sekolah Ibu dipertimbangkan untuk menerima wanita yang belum menikah. Asalkan, kata Bima, mereka mau segera dinikahkan. “Dengan kata lain, yang sudah terdaftar di KUA akan segera menikah, bisa ikut Sekolah Ibu,” ujar Bima.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor menyampaikan perlunya perbaikan sarana dan prasarana Sekolah Ibu di kelurahan-kelurahan. Dia berharap, dengan dikoordinasikannya Sekolah Ibu dapat memberikan perbaikan untuk kedepannya.
Yane menjelaskan kendala yang acap kali dihadapi masyarakat yakni kurang sinkronnya peran ibu dan bapak di dalam keluarga. Namun, dengan adanya Sekolah Ibu peserta mengalami perubahan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya.
Yane menyatakan, hasil kajian dan penelitian yang dilakukan IPB University dan Yayasan Cinta Keluarga Indonesia menunjukan interaksi suami-istri yang dialami peserta Sekolah Ibu semakin meningkat. Dia menyebut, ketahanan dan manajemen keuangan dalam keluarga semakin membaik.
Lebih lanjut, Yane menyebut Sekolah Ibu juga dapat menekan angka stres di dalam keluarga. Sebab, dalam modul Sekolah Ibu juga diajarkan mengenai manajemen stres sehingga interaksi orang tua dan anak membaik.
“Peserta merasakan banyak manfaat dari Sekolah Ibu ini dari hasil kualitatif-nya. Harapan kami dari TP PKK, bahwa Sekolah Ibu memiliki 3 hal yang utama, yaitu mampu merubah mindset para ibu dalam menjalankan perannya, memperluas persepsi dan ketiga merubah perilaku,” kata dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Devie P Sultani mempertanyakan hasil yang didapatkan setelah mengikuti Sekolah Ibu. Ini karena angka perceraian di Kota Bogor masih relatif tinggi yang ditengarai faktor ekonomi keluarga.
Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A mencatat kasus perceraian di Kota Bogor terbilang masih cukup tinggi yakni mencapai 1.746 pengajuan sepanjang 2019. Sebanyak 1.354 istri menggugat cerai suami atau cerai gugat. Sedangkan sebanyak 392 suami menggugat cerai istri atau cerai talak. Setidaknya dari jumlah tersebut 60 persen di antaranya terjadi lantaran persoalan perekonomian.
"Kami kurang mengetahui kurikulumnya seperti apa? Maka seharusnya Sekolah Ibu itu harus menjadikan ekonomi keluarga itu meningkat," ungkap Devie.
Devie menjelaskan Pemkot Bogor telah menganggarkan pembiayaan untuk Sekolah Ibu dalam APBD Kota Bogor 2020 yang masuk dalam anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA). Karena itu, dia meminta anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.
"Maka diharapkan penggunaan APBD ini di pergunakan sebaik-sebaiknya dan khususnya bagi sekolah ini mampu membangun kreativitas ekonomi dalam hal peningkatan ekonomi bagi keluarga," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika