REPUBLIKA.CO.ID, WATES - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai menguji coba menebus pupuk bersubsidi dengan kartu tani. Kecamatan Kokap ditunjuk menjadi sampel uji coba penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Muh Aris Nugraha mengatakan pupuk merupakan kebutuhan mendasar petani selain benih dan air. "Pupuk bersubsidi bisa diakses oleh semua petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan telah memiliki kartu tani," kata Aris pada Selasa (10/3).

Ia menyatakan alasan ditunjuknya Kecamatan Kokap sampel uji coba kartu tani karena luas wilayah sawahnya paling sedikit dibandingkan kecamatan lainnya. Dengan demikian kios maupun pengecer pupuknya pun sedikit.

"Kami berharap dari hal tersebut masalah-masalah yang terjadi terkait uji coba dan penerapan kartu tani tidak terlalu kompleks. Setelah uji coba di Kecamatan Kokap berhasil, maka akan dilanjutkan di kecamatan lain se Kabupaten Kulon Progo," jelasnya.

Menurutnya berdasarkan data dari BRI Cabang Wates, kartu tani yang telah didistribusikan kepada petani di Kabupaten Kulon Progo ada 1.025 kartu tani yang tidak dapat diserahkan karena permasalahan teknis. Masalahnya seperti petani tidak ditemukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai, dan petani pindah atau meninggal dunia.

"Penggunaan kartu tani tidak hanya untuk menebus pupuk bersubsidi dari pemerintah. Akan tetapi bisa untuk menabung, bayar iuran BPJS, transfer, dan sebagainya tanpa dipotong biaya administrasi," katanya.

Salah satu anggota Kelompok Tani Maju, Sangkrek, Kelurahan Hargorejo bernama Samidi mengatakan sedikit ada masalah saat mau membeli pupuk. Dirinya belum masuk dalam e-RDKK. "Saya harus mengajukan kebutuhan pupuk ke kelompok tani," ujarnya.

Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Tri Hidayatun mengimbau petani yang belum memiliki kartu tani segera mengajukan permohonan kartu tani. Permohonan dilakukan melalui Balai Penyuluhan Pertanian setempat.

Kelompok tani yang telah menerima kartu tani tetapi tidak mengajukan RDKK, segera membuat RDKK. Kelompok tani yang sudah terdaftar dalam e-RDKK tetapi kartu tani belum diaktivasi, solusinya mendatangi Kantor BRI unit terdekat.

"Untuk kasus kelompok tani yang kartu taninya telah diaktivasi, sudah terdaftar dalam e-RDKK tetapi kuota pupuknya masih nol perlu penelusuran lebih lanjut," katanya.

Tujuan diluncurkannya kartu tani adalah untuk mempermudah petani dan meminimalisir permasalahan terkait distribusi pupuk bersubsidi yang terjadi selama ini. Akan tetapi bukanlah hal yang mustahil program ini diterapkan di era digital seperti sekarang.

'Untuk itu agar program ini berhasil, perlu kerja sama yang solid antara Dinas Pertanian dan Pangan, Bank BRI selaku pembuat sistem, penyuluh pertanian dan kelompok tani, serta distributor dan pengecer pupuk," kata Tri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika