REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Toni Harmanto menyatakan akan menindak tegas pelaku penimbunan masker saat ini virus corona sudah masuk ke Indonesia. “Saat ini virus corona sudah masuk dan kebutuhan masker tentu meningkat. Ada beberapa pihak yang mencoba memanfaatkan hal ini,” kata dia saat bertemu jajaran Forkopimda Sumbar di Padang, Selasa (10/3).
Menurut dia sesuai hukum ekonomi apabila ada permintaan meningkat dan jumlah barang itu sedikit maka harganya melambung. Ia mengatakan petugas kepolisian akan terus melakukan pengawasan ke tengah masyarakat dan menindak tegas apabila terjadinya penimbunan tersebut.
Dia meminta para penjual masker tidak memanfaatkan situasi dengan menjual masker dengan harga tinggi. “Kita terus melakukan pengawasan di sejumlah distributor, pedagang besar hingga ke apotek yang ada di Sumbar untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan,” kata dia.
Sementara itu Ketua DPRD Sumatra Barat Supardi mengatakan langkah pencegahan masuknya virus corona harus dibicarakan di tingkat pimpinan daerah. Menurut dia pemerintah kota dan kabupaten sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam mencari solusi persoalan ini dan melahirkan rekomendasi strategis untuk kelangsungan daerah.
"Agenda bertemu langsung ini tidak mudah, jika ada kesempatan mesti dimanfaatkan untuk membahas isu terkini," katanya.
Dia mengatakan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Forkopimda maka para pemimpin bisa lebih optimal mengawal hal-hal yang meresahkan masyarakat. Terkait pembahasan antisipasi virus corona, DPRD merekomendasikan agar fasilitas penanggulangan mesti lebih disiapkan.
Hal itu dilakukan bukan hanya sekedar memperketat pengawasan pada gerbang masuk Sumbar, bandara dan pelabuhan. “Sumbar memiliki dua rumah sakit untuk penanganan korban virus corona, yaitu RSUD M Jamil Padang dan Ahmad Mochtar Bukitinggi, fasilitas dua rumah sakit itu mesti ditingkatkan termasuk ruang isolasi. "Untuk saat ini, baru M Jamil yang dinilai mendekati siap, Ahmad Mochtar belum," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika