Jumat 13 Mar 2020 06:51 WIB

Pemerintah Disarankan Pakai Ulama Aswaja dalam Kelola Masjid

Ajaran Aswaja memiliki mazhab yang moderat dalam akidah, fikih, dan tasawuf.

Rep: Muhyiddin/ Red: Muhammad Fakhruddin
Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Foto: Dok PBNU
Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG -- Ketua Ahlussunnah Wal Jama'ah Nahdlatul Ulama Center (Aswaja NU Center) PBNU, KH Misbahul Munir mengatakan, pemerintah harus konsisten mengawal ajaran Aswaja di Indonesia. Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah menggunakan ulama Aswaja dalam mengelola masjid.

Hal ini disampaikan Kiai Misbah dalam kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Aswaja NU Center di Pondok Pesantren As Shiddiqiyah, Tangerang, Banten. "Pemerintah harus benar-benar konsisten mengawal Aswaja, mempraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Utamanya dalam pengelolaan masjid-masjid di bawah pemerintah untuk menggunakan ulama dari Aswaja," ujar Kiai Misbah dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (12/3).

Menurut Kiai Misbah, masjid-masjid di bawah perusahaan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini banyak yang dikuasi kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi ini lah yang menurut Kiai Misbah belum jelas kompetensinya dalam beragama dan bernegara.

"Bayangkan, di masjid BUMN kok ada khutbah dan kajian yang isinya menolak Pancasila, Indonesia negara toghut dan sebagainya," ucapnya.